<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah melakukan transformasi digital dalam berbagai sektor pelayanan publik, termasuk administrasi pertanahan melalui penerapan sertipikat tanah elektronik. Sistem sertipikat analog yang berbentuk fisik dinilai memiliki berbagai kelemahan, seperti risiko kehilangan, kerusakan, dan pemalsuan dokumen, sehingga diperlukan inovasi sistem yang lebih aman dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perubahan sertipikat analog ke sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam melakukan perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologis untuk mengkaji penerapan aturan hukum dalam masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perubahan sertipikat analog ke sertipikat elektronik dilaksanakan melalui beberapa tahapan administratif, yaitu pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, alih media data, hingga penerbitan sertipikat elektronik dengan rata-rata waktu penyelesaian sekitar 19 hari kerja. Faktor utama yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk melakukan perubahan adalah aspek keamanan dokumen, kemudahan akses digital, pengalaman kehilangan dokumen fisik, serta informasi dari sosialisasi yang dilakukan oleh BPN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi sertipikat elektronik di Kabupaten Sleman berjalan cukup efektif dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kepastian hukum, efisiensi administrasi, serta kualitas pelayanan pertanahan di era digital.]]>
Copyrights © 2026
