<![CDATA[Tinggi dan rendahnya suatu kualitas pendidikan dapat dilihat berdasarkan beberapa faktor dimana saat ini di Indonesia yang sekarang menjadi sorotan pemerintah terhadap kebijakan yang dikeluarkan banyak disebabkan oleh berbagai faktor misalnya rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru. Dimana upaya pemberdayaan dan pengembangan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru harus dilakukan secara berkelanjutan. Diberlakukannya UU Guru-Dosen No.14/2005 yang mensyaratkan guru harus S-1, menambah kompleks keadaan guru dan pemberlakuan otonomi daerah dan otonomi pendidikan terasa berat dikarenakan gurunya belum S-1, dan persoalan ini menjadi sangat kompleks ketika menyangkut kompetensi profesi guru. Untuk mempercepat seluruh guru memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan yang diharapkan tuntas pada tahun 2015 sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2005, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 2006 memberikan subsidi peningkatan kualifikasi guru pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang sedang dan akan menempuh pendidikan jenjang S1/D-IV,baik guru PNS maupun guru bukan PNS. Namun, upaya pemberdayaan dan pengembangan peningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru SD cukup kompleks dan termarjinalkan dibandingkan dengan guru-guru pada jenjang lainnya. Tujuan makalah ini adalah untuk mendiskusikan apa saja program pemerintah dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru SD, serta untuk mengetahui standar kualifikasi dan kompetensi guru SD, dan mengetahui dilemma apa saja yang saat ini dirasakan oleh pendidik di tingkat sekolah dasar yang sering kali terabaikan, dan implementasi kebijakan dan program pemerintah dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru SD di daerah. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Pemerintah, Peningkatan Kompetensi Dan Kualifikasi Guru]]>
Copyrights © 2016
