<![CDATA[Perkawinan anak masih terjadi meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum perkawinan 19 tahun. Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat etnis Jawa terhadap praktik perkawinan anak di Dusun Bumirejo, Desa Tapak Siring, Kabupaten Lampung Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik triangulasi sumber dan teknik, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan tentang Undang-Undang Perkawinan, terbatasnya pemahaman terhadap tujuan penetapan batas usia, rendahnya penghargaan terhadap ketentuan hukum, tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah, kebiasaan budaya, serta minimnya sosialisasi hukum. Kondisi tersebut berdampak pada masih berlangsungnya praktik perkawinan anak. Disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan memerlukan intervensi edukatif. Disarankan adanya peningkatan sosialisasi hukum, penguatan pendidikan, serta peran aktif orang tua dan tokoh masyarakat dalam mencegah perkawinan anak.]]>
Copyrights © 2026
