<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan asas lex superior derogat legi inferiori dalam menyelesaikan konflik norma antara Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskrepansi norma materiil mayoritas terjadi pada sektor fiskal dan manajemen aset daerah. Meskipun mekanisme pembatalan telah bertransisi dari executive review ke judicial review pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi, ketidaksinkronan vertikal tetap terjadi akibat lemahnya pengawasan preventif dan miskonsepsi kewenangan atributif daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa supremasi hukum nasional memerlukan digitalisasi legislasi, penguatan kapasitas intelektual pembentuk hukum di daerah, serta integrasi asas hierarki dengan prinsip lex specialis dan lex posterior guna memitigasi fragmentasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
