Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Abdiraja IBLAM Law Review Procedia of Social Sciences and Humanities Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka
Noer, Zakiah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Legal Protection Againts Workers/Labours Who Are Not Participants of Work Accident Guarantee Program : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Bukan Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja Puspitasari, Dara; Kurniawan, Rizki; Noer, Zakiah; Mashudi; Nurhidayah, Maulida
Procedia of Social Sciences and Humanities Vol. 3 (2022): Proceedings of the 1st SENARA 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/pssh.v3i.143

Abstract

Work Accident Guarantee Program (JKK) is one form of welfare and legal protection for workers who experience work accidents. However, in fact, there are still many companies that do not register their workers in the Work Accident Guarantee Program (JKK) which was initiated by the Employment Guarantee Agency or commonly called BPJS Employment. Furthermore, the authors raise the formulation of the problem, namely: (1) What are legal sanctions against employers if they do not register their workers in the Work Accident Guarantee Program based on Chapter 4 of Government Regulation Number 44 of 2015. (2) How is the legal protection for workers/labourers who are not registered in the Work Accident Guarantee Program. The research is a type of legal research using normative legal research methods which is analyze through statute approach, conceptual approach, and historical approach. The result of this research shows that, Employers who do not register their workers in the Work Accident Guarantee Program (JKK) will receive administrative sanctions, either in the form of fines, written warnings, or not receiving certain public services. The rights of workers who experience work accidents both from the cost of transportation, care, and treatment, as well as wages for not being able to do work are the responsibility of the employer. In addition, since starting to work, the worker concerned can also register himself in the Work Accident Guarantee Program (JKK) and charge the employer with the collection of contributions.
Sosialisasi Gerakan Anti Judi Online (Gajol) di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik noer, zakiah; Mashudi, Mashudi
Jurnal ABDIRAJA Vol 8 No 2 (2025): Jurnal Abdiraja
Publisher : LPPM Universitas Wiraraja Sumenep, Jalan Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean Sumenep 69451, Telp. (0328) 673399 Fax. (0328) 673088

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/adr.v8i2.4565

Abstract

Judi online membawa dampak negatif berupa kerugian ekonomi, keretakan keluarga, hingga meningkatnya tindak kriminal. Untuk mencegah hal tersebut, dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Gerakan Anti Judi Online (Gajol) di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda karang taruna, ibu rumah tangga, dan pelajar. Kegiatan bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, literasi digital, dan partisipasi masyarakat dalam menolak praktik judi online. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta simulasi literasi digital. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan hukum masyarakat, perubahan sikap masyarakat yang menolak terlibat judi online, terbentuknya relawan desa, serta penyebaran media edukasi yang mendapat respon positif. Program Gajol terbukti efektif sebagai strategi preventif hukum pidana berbasis edukasi dan partisipasi masyarakat, sekaligus mendukung langkah represif pemerintah dalam memberantas judi online.
Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Remaja Dalam Menghadapi Kasus Kenakalan Remaja Dan Bullying di SMK NU Gresik Vitria, Yati; Noer, Zakiah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 2 (2025): Bulan November
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i2.630

Abstract

Fenomena meningkatnya kasus kenakalan remaja dan bullying di lingkungan sekolah menjadi perhatian serius dalam dunia pendidikan, khususnya di SMK NU Gresik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum para remaja terhadap meningkatnya kasus kenakalan remaja dan bullying serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan atau sosialisasi dengan pendekatan partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar remaja masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah, khususnya dalam mengenali dampak hukum dari perilaku bullying dan kenakalan remaja. Faktor internal seperti pola asuh keluarga, penanaman nilai-nilai etika, pengaruh pergaulan sebaya, serta faktor eksternal berupa peran sekolah, lingkungan sosial, dan program penyuluhan hukum memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja. kegiatan ini juga menekankan pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan kenakalan remaja serta bullying.
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DALAM BENTUK PERJANJIAN SEWA MENYEWA Noer, Zakiah; Muchyidin, Muchyidin
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1199

Abstract

ABSTRAKDalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan khususnya pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Desa memerlukan sumber pendapatandanayang memadai yaitu salah satunya dengan pemanfaatan Tanah Kas Desa.Mengenai pemanfaatan aset desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dalam Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa pemanfaatan aset desa terbagi menjadi empat, yaitu sewa menyewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna. Selanjutnyadalam Pemanfaatan aset desa harus ditetapkan dalam Peraturan Desa yang diatur dalam pasal (3) ayat 1. Apabila pemerintah Desa dalam melaksanakan memanfaatkan aset desa yang dimiliki, harus memiliki Peraturan Desa. Jika pemerintah Desa ingin memanfaatkan aset desa dalam bentuk sewa yang dimiliki, harus memiliki Peraturan Desa. Tindakan hukum pemerintah desa yang menyewakan  dengan pihak lain dalam memanfaatkan aset desanya, maka pemerintah bertindak sebagai badan hukum dan tunduk kepada hukum privat. Maka pemerintah desa jika melakukan perjanjian dalam betuk sewa haruslah taat pada Pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan kausa yang halal.Kata kunci :Perjanjian, Sewa Menyewa, Tanah Kas Desa ABSTRACT In improving Village Welfare, the village government in government administration, development implementation and especially services to the community requires adequate funding sources, one of which is the use of Village Treasury Land. Thus, the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2016 concerning Village Asset Management in Article 11 paragraph (2) states that the utilization of village assets is divided into four, namely leasing, borrowing and using, joint utilization, building for handover or building for handover. Furthermore, Article (3) states that the utilization of village assets must be stipulated in a Village Regulation. So if the Village government wants to take advantage of the village assets it has, it must have a Village Regulation. So if the village government wants to take advantage of village assets in the form of rent it has, it must have a Village Regulation. The legal action of the village government that rents out with other parties in utilizing its village assets, the government acts as a legal entity and is subject to private law. So if the village government makes an agreement, it must comply with Article 1320 of the Civil Code as a condition for the validity of the agreement, namely agreement, skills, certain things and lawful causes.Keywords: Agreement, Lease, Village Treasury Land
TANGGUNGJAWAB NOTARIS PENGGANTI TERHADAP KESALAHAN AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA: Akta Notaris, Kewenangan, Tanggungjawab Noer, Zakiah; Khafid, Ahmad Khoirul
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v10i1.1438

Abstract

Notaris Pengganti dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang, kewajiban dal larangan yang sama dengan Notaris. Salah satu kewenangannya adalah membuat akta otentik. Disaat pembuatan akta otentik, bukan tidak mungkin Notaris Pengganti melakukan kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta. Hukum Notaris Pengganti meliputi tanggungjawab secara administrasi, tanggung jawab secara perdata dan tanggungjawab secara pidana. Adapun akibat yang ditimbulkan karena terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta yaitu akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan atau batal demi hukum. Dimana apabila para pihak yang membuat akta tersebut menderita kerugian, maka dapat menjadi alasan bagi para pihak untuk meminta ganti rugi kepada Notaris Pengganti. Ketika hal tersebut terjadi, maka yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh para pihak didalam akta adalah Notaris Pengganti. Karena didalam UUJN Notaris Pengganti sudah diberikan kewenangan, kewajiban dan larangan yang sama seperti Notaris, sehingga kedudukan Notaris dan Notaris Pengganti adalah sama. Hanya saja Notaris Pengganti menjalankan tugasnya dibatasi oleh waktu sesuai dengan surat pengangkatannya, yakni pada saat Notaris menjalankan cuti. Notaris Pengganti bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya pada saat masih menjabat maupun sudah tidak menjabat. Dengan kata lain sifatya melekat sepenuhnya kepada Notaris Pengganti. Tanggungjawab.
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI ARSIP NEGARA: Arsip Negara, Limitasi, Pertanggungjawaban, Protokol Notaris Noer, Zakiah; Fajriyah2, Yuli
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v10i2.1608

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pentingnya menjaga dan memelihara Protokol Notaris sebagai arsip Negara yang bisa menjadi alat bukti dari perbuatan hukum masyarakat/klien. Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang menemukan aturan hukum, prinsip hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak diatur secara tegas/eksplisit terkait batas waktu penyimpanan Protokol Notaris sebagai arsip Negara namun dalam Pasal 62-63 UUJN hanya mengatur sebatas prosedur dan jangka waktu penyerahan Protokol Notaris saja. Pertanggungjawaban Notaris setelah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris sebagaimana dalam Pasal 65 UUJN. Notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara Administrasi, Perdata, dan Pidana. Dan tidak diatur secara tegas dalam UUJN yang memberikan perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta yang dibuatnya.
KEWENANGAN SATUAN PENGAMAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN TERBATAS Noer, Zakiah; Setiawan, Ari
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i1.1707

Abstract

Skripsi ini berjudul, “Kewenangan Satuan Pengaman Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Kepolisian Terbatas” Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai Kepolisian Terbatas, Satuan Pengaman harus memiliki komitmen yang kuat dan konsistensi dalam melakukan tugas-tugas pengawasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kedudukan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia; dan (2) Kewenangan Satuan Pengamanan Dalam Menjalankan Fungsi Kepolisian Terbatas.
A CONTRACT REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF CIVIL LAW IN INDONESIA MAY BE DELAYED DUE TO FORCE MAJEURE Kurniawan , Ri˚zki; Noer, Zakiah
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.223

Abstract

The aim of this study is to: Recognize the structure of an emergency clause (force majeure) in a contract; and Recognize the legal implications for the parties involved and the actions that need to be taken in the event that an emergency (force majeure) nullifies a contract. In this study, the author used three distinct methodologies, conceptual, legislative, and comparative. However, in order to fulfill their responsibilities under a contract or agreement, the parties must be able to prove that they are faced with legitimate obstacles
Co-Authors Ari Setiawan Fajriyah2, Yuli Khafid, Ahmad Khoirul Kurniawan , Ri˚zki Mashudi , Mashudi Mashudi Muchyidin, Muchyidin Nurhidayah, Maulida Puspitasari, Dara Rizki Kurniawan, Rizki Vitria, Yati