<![CDATA[Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir batin, tetapi juga peristiwa hukum yang berimplikasi pada status harta kekayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak para pihak dalam perjanjian perkawinan di Indonesia, serta implikasi yuridis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membawa perubahan fundamental terhadap waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif yang memberikan kepastian atas harta bawaan, pembagian beban utang, serta perlindungan bagi pihak istri dalam mengelola aset pribadi. Perluasan makna dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan perjanjian dibuat selama masa perkawinan (postnuptial agreement) memberikan fleksibilitas bagi pasangan, namun menuntut ketelitian dalam aspek pendaftaran agar memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.]]>
Copyrights © 2026
