Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.152

P-Index

This Author published in this journals

All Journal AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Best Journal (Biology Education, Sains and Technology) JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA LEGAL BRIEF INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JURNAL PENDIDIKAN IPS

Syahrul Bakti Harahap

Muslim Nusantara Al-Washliyah University

Author-ID : 3462180

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

DIVORCE SETTLEMENT DUE TO HOME VIOLENCE DURING THE PANDEMIC COVID 19 IN MEDAN CITY Erniyanti; Mukidi Mukidi; Syahrul Bakti Harahap; Nelvitia Purba
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW Vol. 2 No. 3 (2021): Juni 2021
Publisher : INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8888/ijospl.v2i3.43

This article aims to examine the procedure for resolving divorce caused by domestic violence during the Covid-19 pandemic in Medan City. Since the end of 2019, a deadly virus emerged from the Covid-19 pandemic, which is one of the strategies of Indonesian government in suppressing the spread. Covid -19, which continues to increase, establishes a Large-Scale Social Restriction policy which causes people to do more activities at home, both for studying, working, and even layoffs occur everywhere so that the community's economy is disrupted. At this time divorce cases in Indonesia in general and in particular in Medan City continue to increase in number until mid-2020 increase ranges from 15-20 percent. The consequences of the Covid 19 Pandemic greatly affect all aspects of human life in the world related to economy and behavior due to the pressure of life and this domestic violence occurred. The process of resolving domestic violence cases through the penal channel at investigation level is a number of activities carried out by law enforcement officials, namely: investigations, investigations, coercive measures and the making of an official report. The reason for law enforcement officials to carry out these activities is because a criminal act has occurred (a criminal act). For victims of domestic violence after processing in a criminal court, the discomfort resulting from this domestic violence process is submitted to a religious court. In the process, the judge has an obligation to reconcile a married couple who are about to divorce, this is based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 39 jo. PP. Number 9 of 1975 concerning the implementation of Law Number 1 of 1974 17 Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2008 concerning Mediation Procedures in Courts concerning Marriage Article 31 jo. Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts Articles 65 and 82. The decision for divorce will be handed down by the panel of judges if efforts to conciliate are truly unsuccessful.

KAJIAN HUKUM PENERAPAN PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DESA DI KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS Syahrul Bakti Harahap
JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Vol. 4 No. 2 (2019): JP2SH
Publisher : LP2M Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Repulik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Huruf f, Undang-Undang No. 6 tahun 2014, mensyaratkan bahwa setiap desa harus ada batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian secara langsung. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan dilengkapi angket agar data yang diperoleh lebih akurat. Populasi dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 11 responden yaitu Kepala Desa, Camat di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa, penerapan Pasal 8 Ayat (3) Hurup f, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tentang batas desa di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas kurang efektif, karena belum ada desa yang mempunyai batas desa berdasarkan surat keputusan yang dibuat oleh pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.

KAJIAN HUKUM PASAL 27 UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 Syahrul Bakti Harahap, Herlina Hanum Harahap
JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Vol. 5 No. 2 (2020): JP2SH
Publisher : LP2M Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/jp2sh.v5i2.553

Based on Article 1 Paragraph (1) Of Law N0. 19. 0f 2016 in conjungtion with Law of 2008, conserming Elektronik Information Transaktion, namely, electronic information one or a set of elektonic data,including but now limited to voce writing, images, maps, designs, photos, electronic and interchange (EDI), electronic mail, telegram, telecopy,or the like, letters, signs, numbers, access codes, symbol or corporation that have beep processed wich have meaning can be understood by thos who are able to understand them. This study aims to determine andanalyze how the level of understanding of Islamic Azizi Medan private high school student regarding Article 27 of Law No. 9/2016, and to find out and anlize haw saction are given to students of Medan Azizi Privat Haigh school if the violate Article Law No. 19 year 2016, The hypothesisi in the students of Islamic Privatte High school Azizi Medan understanding Article 27 of Law No. 19 Year 2016, conserming Electronic Information andTransaction. This study uses empirical juridisial research metodes, or direct research using data collection tool through question and interviews. Darwing conclusion by means of deskriftive qualitive, This research was conducted in IslamicPrivate High School Azizi Medan. The saples in this study were studens of the Islamic Private High School Azizi Medan. From the result of research do Islamic Private Hig School studens Azizi Medan, 60%(sixty persent) do understand a bout Article 27 ofLaw No. 16 year2019.

PENGARUH PEMBERIAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENGETAHUAN MASYARAKAT DELI SERDANG Syahrul Bakti Harahap; Enny Fitriani
AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 3 No. 2 (2019): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LP2M UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v3i2.292

Pendidikan tentang kesadaran hukum hendaknya diberikan secara formal di sekolah maupun non formal di luar sekolah bagi masyarakat luas. Harus ditanamkan kepada masyarakat bagaimana menjadi warganegara yang sadar akan hukum, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warganegara Indonesia yang baik.Seiring dengan perkembangan tehnologi komunikasi sering masyarakat terjerat dengan hukum akibat ketidak tauan tentang undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Afnawi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Mitra pada kegiatan ini adalah Ibu-Ibu Anggota perwiritan, masyarakat sekitar yang berpartipasi mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen / staf pengajar serta melibatkan mahasiswa/i Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi, penyuluhan dengan memberikan pengetahuan tentang hukum, perundang-undangan, sanksi hukum dan penerapannya serta melakukan diskusi interaktif dan juga konsultasi hukum, yang nantinya dapat membuka pemahaman masyarakat akan sadar hukum.

Pengaruh Pemberian Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pengetahuan Masyarakat Langkat Syahrul Bakti Harahap; Bonanda Japatani Siregar; Syarifah Syarifah
JURNAL PKM IKA BINA EN PABOLO Vol 2, No 2: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | JULI 2022
Publisher : IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/ikabinaenpabolo.v2i2.2912

Pendidikan tentang kesadaran hukum hendaknya diberikan secara formal di sekolah maupun non formal di luar sekolah bagi masyarakat luas. Harus ditanamkan kepada masyarakat bagaimana menjadi warganegara yang sadar akan hukum, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warganegara Indonesia yang baik.Seiring dengan perkembangan tehnologi komunikasi sering masarakat terjerat dengan hukum akibat ketidak tauan tentang undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Ara Condong Kecamatan Stabat, Kaupaten langkat. Mitra pada kegiatan ini adalah masyarakat sekitar yang berpartipasi mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen / staf pengajar serta melibatkan mahasiswa/i Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi, penyuluhan dengan memberikan pengetahuan tentang hukum, perundang-undangan, sanksi hukum dan penerapannya serta melakukan diskusi interaktif dan juga konsultasi hukum, yang nantinya dapat membuka pemahaman masyarakat akan sadar hukum.

Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membentuk Pemerintahan Desa Yang Baik Syahrul Bakti Harahap
BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology) Vol 3, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Program Studi Pendidikan Biologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/best.v3i2.2802

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyeleggaraan pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa dapat dianggab sebagai parlemennya desa. Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga baru di desa setelah otonomi daerah Indonesia. Wewenang badan permusyawaratan desa antara lain : membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian secara langsung. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan dilengkapi angket agar data yang diperoleh lebih akurat. Populasi dan sampel dalam penelitian ini satu yakni ketua badan permusyawaratan desa, anggota badan permusyawaratan desa dan kepala desa, Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Analisa data dalam penelitian ini bersifat diskriptif analisis kualitatif, yaitu peneliti berusaha menggambarkan gejala sosial dengan undang-undang. Dimana ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan efekvitas hak dan kewaban Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk pemerintahan yang baik. Untuk pengambilan kesimpulan penelitian ini metode pendekatan kualitatif dengan pola pikir deduktif untuk mendapatkan gambaran Efektivitas hak dan kewajiban Badan Permusywaratan Desa dalam membentuk pemerintahan desa yang baik di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai

EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Syahrul Bakti Harahap
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol. 2 No. 2 (2021): JP-IPS
Publisher : FKIP UMN ALWASHLIYAH

Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga baru di desa setelah otonomi daerah Indonesia. Wewenang badan permusyawaratan desa antara lain : membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian secara langsung. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan dilengkapi angket agar data yang diperoleh lebih akurat. Populasi dan sampel dalam penelitian ini satu yakni ketua badan permusyawaratan desa, anggota badan permusyawaratan desa dan kepala desa, Desa Bahal Batu Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Analisa data dalam penelitian ini bersifat diskriptif analisis kualitatif, yaitu peneliti berusaha menggambarkan gejala sosial dengan undang-undang. Dimana ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan efekvitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk pemerintahan yang baik. Untuk pengambilan kesimpulan penelitian ini metode pendekatan kualitatif dengan pola pikir deduktif untuk mendapatkan gambaran Efektivitas Penerapan Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bahal Batu Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Birth Certificate As Authentic Evidence Of Children's Origin Syahrul Bakti Harahap
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Birth certificate is a letter made based on a birth report submitted within a maximum of 60 (sixty) working days for Indonesian citizens, and 10 (ten) working days for foreign nationals. Based on Article 55 Paragraph (1), Law No.1 of 1974, concerning Marriage, it is stated that the origin of a child can only be proven by an authentic birth certificate issued by an authorized official. This study analyzes children born after their mothers are pregnant and newly married, whether the child is legitimate based on an authentic deed issued by local officials in this case is the Population and Civil Registry Office (DUKCAPIL), where the child was born. This study uses a normative juridical legal methodology, only using literature research, while the nature of the research used in this research is descriptive analysis which only describes legal norms, legislation related to Article 55 Paragraph (1) of Law no. 1 of 1974, concerning Marriage. Dance Based on the research that has been done, the legal study of Article 55 Paragraph (1), Law No.1 of 1974, concerning Marriage, the child is a legal child, based on the birth certificate, unless there is a denial from the father who married his mother.

Co-Authors Bonanda Japatani Siregar Fitriani, Enny Mukidi, Mukidi Purba, Nelvitia Syarifah Syarifah

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search