<![CDATA[Tanah wakaf memiliki kedudukan strategis dalam mendukung fungsi sosial dan kesejahteraan masyarakat, sehingga memerlukan jaminan kepastian hukum yang memadai. Dalam praktiknya, pelaksanaan wakaf tanah di Kota Magelang masih kerap berhenti pada tahap ikrar di Kantor Urusan Agama (KUA) tanpa dilanjutkan dengan proses sertifikasi di Kantor Pertanahan ATR/BPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya pencegahan sengketa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses pendaftarannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus, di mana data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak ATR/BPN dan KUA di Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan implementasinya di lapangan. Rendahnya angka sertifikasi wakaf disebabkan kurangnya koordinasi sistematis antarinstansi yang menyebabkan edukasi mengenai urgensi sertifikat sebagai alat bukti autentik pencegah sengketa tidak tersampaikan dengan optimal. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarinstansi dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam mengoptimalkan sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya pencegahan sengketa.]]>
Copyrights © 2026
