Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Siska Habibah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pengelolaan Zakat Yang Transparan Dan Akuntabel Di Era Digital: Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Anisah, Aan; Nur Azizah; Nadyya Dwi Wulandari; Bintang Afifah Nailah Surya; Siska Habibah; Thalita Raissa Latifolia; Anindya Rahma Fathiya; Nikita Sheila Pasha; Annisa Hafida
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19005

Abstract

Zakat merupakan bentuk ibadah yang bersifat wajib bagi muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada golongan yang kurang mampu apabila sudah memenuhi nisab. Zakat juga termasuk dalam rukun iman yang ke tiga. Di Indonesia, zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Seiring berkembangnya zaman, zakat dapat dilakukan secara online melalui beberapa website seperti BAZNAS dan LAZ. Transparansi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan terutama perihal keuangan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pengelolaannya terkait transparansinya di era modern. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan untuk mempermudah dalam pengumpulan data analisis dari jurnal ilmiah maupun artikel. Hasil penelitian menunjukkan hasil nyata dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai landasan yuridis pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS dan LAZ secara transparan serta meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan zakat. Berkembangnya teknologi dalam pengelolaan zakat tidak lepas dari tantangan berupa masih banyaknya masyarakat yang belum banyak mengenal teknologi, serta keamanan data yang memungkinkan untuk disalahgunakan. Dengan adanya tantangan tersebut hal yang dapat dilakukan adalah terus berinovasi dalam teknologi untuk tetap menjaga dan memperkuat akuntabilitas.
Konseptualisasi Peradilan Agama Sebagai Family Court Dalam Sistem Peradilan Indonesia Mohammad Arya Dharmaputra; Ahmad Zangim; Rosita Adelia Putri; Nian Puspita Permatasari; Nanda Patmawati; Nicholas Adi Kusuma; Siska Habibah; Dida Oktavian
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2911

Abstract

Penelitian ini mengkaji Konseptualisasi Peradilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga (Family Court) dalam Sistem Peradilan Indonesia. Dengan menyoroti urgensi pembentukan peradilan keluarga terpadu akibat tingginya volume dan kompleksitas perkara keluarga, serta tumpang tindih yurisdiksi antara Peradilan Agama dan Peradilan Negeri yang berdampak pada kepastian hukum dan konsistensi putusan. Secara empiris, Peradilan Agama telah menunjukan kapasitas kelembagaan yang matang melalui putusan - putusan terkait perceraian, hak asuh anak, status anak, waris, dan nafkah yang mampu mengisi kekosongan regulasi dan mendorong perkembangan hukum keluarga islam. Secara normatif landasan pembentukan Family Court sudah terakomodir dalam UUD 1945, UU Kehakiman, dan UU Peradilan Agama. Disebutkan bahwa peradilan harus berasaskan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa transformasi Peradilan Agama menjadi Family Court dapat memperkuat integrasi sistem peradilan. Serta, meningkatkan profesionalitas aparat melalui kebutuhan kompetensi khusus dalam penanganan perkara keluarga. Konsep ini juga memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak melalui pendekatan multidisiplin, layanan ramah anak, mediasi keluarga, dan penerapan prinsip the best interest of the child. Secara keseluruhan pembentukan Family Court berbasis Peradilan Agama sebagai langkah evolutif yang logis dan mendesak terciptanya penyelesaian perkara keluarga yang lebih fokus, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.
Urgensi Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf dalam Upaya Pencegahan Sengketa Siska Habibah; Isnaini, Badriyah Izatul; Rosa Adelia Arifin; Niken Fernanda; Tri Agus Gunawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5066

Abstract

Tanah wakaf memiliki kedudukan strategis dalam mendukung fungsi sosial dan kesejahteraan masyarakat, sehingga memerlukan jaminan kepastian hukum yang memadai. Dalam praktiknya, pelaksanaan wakaf tanah di Kota Magelang masih kerap berhenti pada tahap ikrar di Kantor Urusan Agama (KUA) tanpa dilanjutkan dengan proses sertifikasi di Kantor Pertanahan ATR/BPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya pencegahan sengketa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses pendaftarannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus, di mana data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak ATR/BPN dan KUA di Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan implementasinya di lapangan. Rendahnya angka sertifikasi wakaf disebabkan kurangnya koordinasi sistematis antarinstansi yang menyebabkan edukasi mengenai urgensi sertifikat sebagai alat bukti autentik pencegah sengketa tidak tersampaikan dengan optimal. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarinstansi dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam mengoptimalkan sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya pencegahan sengketa.
Co-Authors Aan Anisah Ahmad Zangim Anindya Rahma Fathiya Annisa Hafida Bintang Afifah Nailah Surya Dida Oktavian Isnaini, Badriyah Izatul Mohammad Arya Dharmaputra Nadyya Dwi Wulandari Nanda Patmawati Nian Puspita Permatasari Nicholas Adi Kusuma Niken Fernanda Nikita Sheila Pasha Nur Azizah Rosa Adelia Arifin Rosita Adelia Putri Thalita Raissa Latifolia Tri Agus Gunawan