<![CDATA[Fenomena love scamming telah menjadi kejahatan siber yang marak dan meluas secara global. Eksistensi love scamming memang masih mengalami kekosongan regulasi yang bersifat secara eksplisit dalam undang-undang di Indonesia. Fokus penelitian ini diarahkan pada penelaahan pengaturan hukum pidana bagi pelaku love scamming, serta penggalian secara mendalam atas pertimbangan yuridis yang digunakan hakim dalam mengadili perkara bernomor 152/Pid.Sus/2024/Pn.Dps untuk menentukan sanksi yang tepat. Penelitian hukum normatif dijalankan sebagai rancangan metodologi melalui pemanfaatan perspektif undang-undang, perspektif kasus, dan perspektif konsep. Diuraikan dalam hasil studi ini bahwa delik penipuan dengan teknik love scamming diklasifikasikan berdasarkan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal 27 ayat (4) juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus yang menjadi objek penelitian menyimpulkan bahwa kesalahan terdakwa telah dibuktikan secara sah melakukan penipuan sekaligus mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan pemerasan dan pengancaman dan dijatuhi hukuman pidana selama dua tahun penjara serta denda sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan enam bulan kurungan sebagai subsider. ]]>
Copyrights © 2026
