<![CDATA[Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara desain kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan praktik implementasinya dalam organisasi, khususnya pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses transformasi organisasi serta mengidentifikasi keterbatasan yang terjadi pada aspek struktural dan substantif. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen untuk memahami dinamika transformasi dalam konteks nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi mampu meningkatkan efisiensi administratif dan fleksibilitas organisasi, namun belum diikuti dengan peningkatan kinerja substantif akibat keterbatasan sumber daya manusia, distorsi peran, dan ketidaksesuaian kompetensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa restrukturisasi organisasi tanpa penyesuaian proses kerja dan pengelolaan sumber daya manusia hanya menghasilkan perubahan administratif yang bersifat semu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi birokrasi yang efektif memerlukan integrasi antara perubahan struktural dengan penguatan kapasitas organisasi, sistem kerja, dan pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai efektivitas yang berkelanjutan. This study examines the gap between bureaucratic simplification policy design and its implementation in organizational practice within the Organizational Bureau of the Regional Secretariat of West Java Province. The research aims to analyze how organizational transformation is carried out and to identify its structural and substantive limitations. A qualitative case study approach was employed using in-depth interviews, participatory observation, and document analysis to capture the dynamics of transformation in a real organizational setting. The findings show that the transformation has improved administrative processes and increased organizational flexibility; however, it has not yet enhanced substantive performance due to human resource shortages, role distortion, and mismatched competencies. These conditions indicate that organizational restructuring without adjustments in work processes and talent management leads to superficial changes rather than meaningful transformation. The study concludes that effective bureaucratic transformation requires the integration of structural reform with improvements in organizational capacity, work systems, and human resource management in order to achieve sustainable effectiveness in public sector governance.]]>
Copyrights © 2026
