Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pendidikan Daerah: Penilaian Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Menggunakan Model CIPP

Disson Muhammad Fauzi (Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama))

Jurnal Penelitian dan Penilaian Pendidikan
Vol. 7 No. 2 (2025)

Purpose: To evaluate the effectiveness of regional educational development planning and the fulfillment of Minimum Service Standards (SPM) in South Jakarta, addressing underlying service quality disparities.Design/methodology/approach: This qualitative case study employed the CIPP evaluation model. Data were collected in 2025 via in-depth interviews, structured observations, and document reviews involving 15 key informants (planners, principals, supervisors) across the local Education Agency.Findings: While quantitative SPM targets were administratively met, the evaluation revealed severe input inequalities regarding digital facilities and compliance-driven bureaucratic processes. This polarized educational outcomes, specifically hindering the equitable distribution of numeracy literacy between elite and marginalized schools.Practical implications: Compels policymakers to precisely reallocate budgets towards adaptive learning technologies and shift administrative quality assurance instruments toward formative pedagogical supervision for educators.Originality/value: Pioneers a paradigm shift in SPM assessment from rudimentary "physical availability" metrics to a comprehensive "equity of outcomes" model, distinctly highlighting how macro-governance impacts micro-competencies such as mathematics.   Purpose: Mengevaluasi efektivitas perencanaan pembangunan pendidikan daerah dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna mengatasi ketimpangan kualitas layanan dasar di wilayah Jakarta Selatan.Design/methodology/approach: Penelitian kualitatif berdesain studi kasus ini menggunakan kerangka evaluasi CIPP. Data dikumpulkan pada tahun 2025 melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen yang melibatkan 15 informan kunci (aparatur perencana, kepala sekolah, pengawas) dari Suku Dinas Pendidikan.Findings: Secara kuantitatif dokumen SPM terpenuhi, namun evaluasi mengungkap ketimpangan input fasilitas digital dan tingginya birokratisasi pengawasan mutu (process). Hal ini memicu polarisasi luaran (product), yang secara spesifik menghambat pemerataan kompetensi literasi numerasi antara sekolah unggulan dan kawasan padat penduduk.Practical implications: Mengarahkan pembuat kebijakan untuk merealokasi anggaran secara presisi pada fasilitas teknologi pembelajaran dan mengubah instrumen audit administratif menjadi supervisi pedagogis formatif bagi para pendidik.Originality/value: Menginisiasi pergeseran paradigma evaluasi SPM dari sekadar metrik "ketersediaan sarana fisik" menuju model keadilan hasil pembelajaran (equity of outcomes), secara spesifik menyoroti dampak tata kelola makro terhadap kompetensi mikro seperti matematika.