cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Rahman Ramadhan
Contact Email
abdulrahmanramadhan95@gmail.com
Phone
+6285162544800
Journal Mail Official
almahkamahjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Basuki Rahmat, Perum. Griya Permata Buana B-03 Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur, 68132
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan
Published by PT Syamilah Literasi Islami
ISSN : 31100945     EISSN : 31100953     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah nasional yang terbit secara berkala 3 (tiga) kali dalam setahun pada bulan April, Agustus dan Desember sejak tahun 2024. Jurnal dikelola secara independen oleh PT Syamilah Literasi Islami dan didedikasikan sebagai media publikasi karya akademik terbaik para peneliti dari kalangan akademisi dan praktisi. Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan menempatkan isu-isu hukum, politik dan pemerintahan sebagai fokus kajian akademis dengan ruang lingkup seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum Islam, sistem politik, hubungan internasional, kebijakan publik, etika pemerintahan dan lain-lain. Artikel yang dipublikasikan Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan telah terindeks di berbagai platform indeks artikel ilmiah seperti Google Scholar, dan lain-lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Position of Creditors After the Verdict of Bankruptcy Statement According to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU: Kedudukan Kreditur Pasca Putusan Pernyataan Pailit menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Suhaila Zlkifli; Atika Sunarto; Muhammad Ali Adnan
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 1 (2024): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The term "bankruptcy" is basically a matter, where the condition of the debtor (the debtor) who stops paying or does not pay his debts to the creditor (the party who gives the debt). Stopping paying does not mean not paying at all, but for some reason the payment of the debt is not working properly, so if the debtor files for bankruptcy, the debtor cannot pay his debts or has no more income for his company to make debt payments. This paper will discuss the position of creditors against debtors related to bankruptcy. The author finds that what regulates the position of creditors in bankruptcy is not only the UUKPKPU (Bankruptcy Law & Suspension of Debt Payment Obligations), but also the Civil Code (Burgerlijk Wetboek). This arrangement has several problems, namely the lack of clarity and incoherence in the laws and regulations. As a result, in practice the position of creditors becomes very weak. Creditors are divided into three, namely, concurrent creditors, separatist creditors, and preferred creditors. In relation to legal culture, law enforcers have recognized that the position of creditors in bankruptcy depends on the judge's decision and if the judge's decision is not in favor of creditors, this makes people prefer to resolve disputes through ways other than bankruptcy. Therefore the UUKPKPU (Bankruptcy Law & Suspension of Debt Payment Obligations) needs to clearly regulate the position of creditors.
Legal Protection Provided by the Women and Children Protection Unit of the Gorontalo Regional Police for Victims of Online Prostitution Crimes Leni Nurmala; Dince Aisa Kodai; Rahmad Paneo
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 1 (2024): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this research is to examine the forms of legal protection for child victims of online prostitution crimes and efforts to deal with children as victims of online prostitution crimes. The approach used is an empirical normative juridical method by collecting data through documentation and direct interviews with investigators in the women and children unit at the Gorontalo Regional Police, especially those who handle child victims of online prostitution crimes. A social phenomenon that has recently occurred in social life is the problems that occur with children. The existence of children who are positioned as individuals who are still very vulnerable and weak and therefore have the potential to become victims of criminal acts. As happened in Gorontalo in 2023, the Gorontalo Regional Police Team found 5 children who were victims of criminal acts of human trafficking by using children as online prostitution workers offered by the perpetrators via electronic short messages (whatsapp, michat). Children who are victims of criminal acts of prostitution must receive special protection based on Law Number 35 of 2014. The Women and Children Protection Unit of the Gorontalo Regional Police provides special protection based on Article 59 to child victims of criminal acts of online prostitution. All actions that include services and assistance to victims. The legal efforts taken are preventive and repressive. Preventive efforts include conducting outreach to the public regarding the modus operandi of criminal acts of human trafficking which result in turning victims into prostitution, repressive efforts include implementing heavy criminal sanctions for the perpetrators.
The Effectiveness of Indonesian Legislation Regulations in Handling Cases of Bullying Against Children: Efektivitas Regulasi Perundang-Undangan Indonesia dalam Penanganan Kasus Bullying terhadap Anak Safaruddin Harefa; Farhan Azmy Rahmadsyah
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 1 (2024): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara hukum, sesuai bunyi dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Maka dalam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan hendaklah berdasarkan norma hukum, jangan sampai perbuatan kita melanggar norma hukum. Maraknya kasus bullying terhadap anak di Indonesia membuat penulis tertarik meneliti soal efektifitas regulasi perundang-undangan Indonesia dalam penanganan kasus bullying anak yang ada di Indonesia berdasarkan tujuan hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah di atas diantaranya; UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, KUHP (UU No 1 Tahun 2023), dan UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan beberapa peraturan pendukung lainnya. Setelah melakukan beberapa penjabaran dan penjelasan penulis menyimpulkan beberapa hal. Pertama tidak ada permasalahan signifikan terhadap regulasi hukum Indonesia, namun ada beberapa tambahan. Kedua, ada pelaksanaan regulasi yang efektif maupun tidak. Ketiga, penulis berharap untuk oknum yang terlibat dan bertugas untuk lebih jujur dan tegas demi kemajuan hukum yang ada di Indonesia.
Election Problems Towards Clean and Integrity Elections: Problematika Pemilu Menuju Pemilu Bersih dan Berintegritas Wilma Silalahi
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 1 (2024): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan NKRI. Pemilu merupakan suatu sistem untuk menentukan pilihan rakyat terhadap wakilnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sehingga, penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip electoral management body, yaitu independen, imparsialitas, integritas, dan profesional dalam pelaksanaan tugasnya dapat terlaksana. Kepercayaan publik terhadap pemilu sangat bergantung pada integritas penyelenggara pemilu yang kompeten dengan kebebasan penuh dalam bertindak untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan dan akuntabel. Persentase keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu. Pada penyelenggaraan pemilu, masyarakat dapat memilih untuk tidak terlibat, karena merupakan hak individu masing-masing masyarakat apakah menggunakan hak pilihnya atau tidak. Sehingga, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bijak. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma konstruktivis. Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presiden secara damai. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dilaksanakan secara demokratis dan transparan atau keterbukaan merupakan suatu wujud sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan dilaksanakannya pemilu berintegritas dan bertanggung jawab, diharapkan dapat menghindari pelanggaran maupun sengketa pemilu. Agar tercipta pemilu yang bersih, berintegritas, jujur, dan adil, pelaksanaan pemilu harus diselenggarakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sehingga semua tahapan dan proses dapat berjalan baik sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Selain itu, juga dibutuhkan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemilu agar penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan asas pemilu sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 1945.
Regulation of the Crime of Sexual Violence Against Children(Case Study Decision Number 206/Pid.Sus/2021/PN Ktb): Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Ktb) Sarip Hidayat
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 1 (2024): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak merupakan generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita bangsa indonesia di masa depan kelak. Nasib Negara Indonesia nanti berada di tangan anak sehingga tumbuh kembang anak perlu diperhatikan. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian yang besar dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif. Undang-Undang perlindungan anak mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk perlindungan terhadap kekerasan seksual, hak-hak anak dan kewajiban orang tua, negara, serta masyarakat untuk melindungi anak. Kekerasan seksual terhadap anak mencakup tindakan seperti mencium atau menyentuh organ kelamin anak, mengekspos kelamin kepada anak, atau menunjukkan materi atau benda porno kepada anak Terdapat perbedaan antara Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu terkait sanksi pidananya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Seperti  Dalam Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN ktb, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul”.  
Qualification of the Crime of Maltreatment by a Child Resulting in the Death of a Child Victim: Kualifikasi Delik Penganiayaan oleh Anak yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban Anak Naufal Rusyda Miswara; Safaruddin Harefa
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 1 (2024): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam era modern yang dinamis ini, anak-anak kerap kali terperangkap dalam lingkungan sosial yang dapat mendorong mereka ke arah perilaku kriminal. Anak-anak tersebut, yang biasanya berada di bawah tekanan dari kelompok sebaya mereka, sering kali melakukan tindakan kekerasan terhadap teman-teman mereka yang mereka anggap lebih lemah. Sayangnya, tindakan kekerasan ini kadang-kadang berakhir dengan tragis, mengakibatkan kematian korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dalam kualifikasi delik pidana oleh pelaku anak kepada korban anak yang meninggal dunia serta untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi pelaku dan korban yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang meneliti dan mengkaji hukum dengan pendekatan undang-undang (statue approach) yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan anak oleh pelaku anak. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak sering kali menjadi pelaku tindak pidana karena faktor lingkungan pergaulan mereka. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa anak-anak akan lebih rentan melakukan tindak pidana dalam lingkungan pergaulan yang buruk. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap pelaku anak tindak pidana penganiayaan, menurut UU sistem Peradilan anak, pelaku dijatuhi hukuman setengah dari hukuman maksimal orang dewasa. Selain itu, keluarga korban anak yang telah meninggal dunia dapat menuntut restitusi kepada pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum kepada keluarga korban. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana lingkungan pergaulan dapat mempengaruhi perilaku anak-anak dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk melindungi korban dan menjamin keadilan. Ini juga menyoroti pentingnya peran orang dewasa dalam membimbing dan mengawasi anak-anak untuk mencegah mereka terlibat dalam tindak pidana.
Obstacles and Solutions in the Digitalization of Public Services in Developing Countries: Hambatan dan Solusi dalam Digitalisasi Layanan Publik di Negara Berkembang Sterlina Kuntoro; Giri Suseno
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 1 (2024): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hambatan dan solusi dalam proses digitalisasi layanan publik di Indonesia, sebuah negara berkembang dengan potensi digital yang signifikan namun dihadapkan pada tantangan infrastruktural dan sumber daya manusia. Melalui pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini mengevaluasi literatur yang relevan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat utama dan mengeksplorasi solusi yang dapat diterapkan atau telah diterapkan dalam konteks serupa. Hasil penelitian mengungkap tiga area utama yang memerlukan perhatian: infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang kurang memadai, keterbatasan keterampilan dan sumber daya manusia, serta isu keamanan siber dan privasi data. Temuan ini menunjukkan bahwa investasi yang signifikan dalam infrastruktur TIK, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan edukasi, serta penguatan kerangka kerja keamanan siber dan privasi data adalah kunci untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam merumuskan strategi yang efektif untuk mempercepat digitalisasi layanan publik di Indonesia.
Red Note on the Implementation of the 2024 Election from a People's Sovereignty Perspective: Catatan Merah atas Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Perspektif Keadaulatan Rakyat Dedi Mulyadi; Nurul Lestari; Rizki Alvahreza; Wanda Hujaipah; Yariko Irwanda; Syfa Aprilia
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 1 (2024): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Presiden tahun 2024 merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi sebuah negara. Catatan merah dalam pelaksanaannya menjadi cerminan keberhasilan atau kegagalan dalam menjaga kedaulatan rakyat. Penelitian ini menganalisis catatan merah yang muncul selama proses pemilihan presiden tahun 2024, dengan fokus pada perspektif kedaulatan rakyat. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penilitan yuridis normatif dengan identifikasi masalah Apa saja Catatan Merah dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024, dan Bagaimana Upaya penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan berbagai permasalah dalam Pilpres Tahun 2024 perespektif kedaulatan rakyat. Dari  Hasil analisis menyoroti tantangan signifikan yang dihadapi dalam memastikan pemilihan yang adil dan transparan, serta mengevaluasi keefektifan lembaga-lembaga terkait dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Implikasi temuan ini adalah pentingnya reformasi lebih lanjut dalam sistem pemilihan, penguatan lembaga pengawas, dan pemberdayaan partisipasi masyarakat untuk memastikan kedaulatan rakyat yang substansial dalam setiap tahapan pemilu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat fondasi demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan
State Responsibility for Nickel Mining Activities (Case Study of Environmental Damage in Southeast Sulawesi Province) Indra Gunawan
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 2 (2024): Agustus
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to explore the state's responsibility related to nickel mining activities, which are seen as a moral bond regulated in the constitution between the state and its people. The focus of this study is on the environmental impacts caused by nickel mining activities in Southeast Sulawesi Province, which is known as one of the nickel industry centers in Indonesia. Environmental damage that occurs in this region is the main focus, considering the important role of the state in ensuring the preservation of nature and the welfare of the affected community. Through a normative legal approach, this study examines state responsibility using three main methods: a conceptual approach, an analysis of relevant laws and regulations, and case studies of several incidents related to environmental damage due to nickel mining. From the results of the study, it was found that the problems arising from nickel mining activities in Southeast Sulawesi emphasize the need for clearer and more assertive state responsibility in dealing with environmental damage. The state should bear full responsibility for the negative consequences of mining activities, especially since existing regulations are often not effective enough in protecting the environment and local communities from the negative impacts caused.
Legal Protection Against Debtors in Default in the Bank Guarantee Agreement: Perlindungan Hukum terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Bank Garansi Laras Kinanthi; Dafa Auliyaurrosyidah; Mohammad Hirzul Jousyan; Muhammad Anshari
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 2 (2024): Agustus
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian bank garansi adalah salah satu bentuk kontrak yang menciptakan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua pihak. Perjanjian ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk kesepakatan para pihak dan kemampuan untuk membuat perjanjian. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum debitur yang wanprestasi dalam bank garansi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dan yuridis normatif yang bersumber dari studi pustaka serta undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam kasus bank garansi, bank sebagai penjamin bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban nasabah yang gagal memenuhi komitmennya. Risiko finansial bagi bank dapat timbul jika nasabah tidak mampu membayar kembali jumlah yang telah dibayarkan oleh bank. Apabila terjadi wanprestasi, langkah penyelesaian yang berimbang antara bank, penjamin dan penerima jaminan harus diperhatikan karena bank garansi berfungsi sebagai jaminan tambahan yang melibatkan komitmen bank untuk membayar klaim jika nasabah gagal memenuhi tanggung jawabnya. 

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2025): Agustus (In Press) Vol 2 No 1 (2025): April Vol 1 No 3 (2024): Desember Vol 1 No 2 (2024): Agustus Vol 1 No 1 (2024): April