<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik agraria dalam ekspansi perkebunan sawit di Kalimantan Barat, mengidentifikasi faktor-faktor pemicu konflik antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, serta menjelaskan peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, dengan menelaah jurnal akademik, laporan lembaga masyarakat sipil, dan dokumen kebijakan yang terkait dengan pengelolaan lahan dan praktik konsesi perkebunan sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik lahan dipicu oleh tumpang tindih perizinan, minimnya partisipasi bermakna masyarakat dalam proses pemberian konsesi, serta ketidaktransparanan skema kemitraan yang menyebabkan ketidaksetaraan posisi tawar. Ketidakpastian status tanah adat turut menempatkan masyarakat pada posisi subordinat secara hukum, sementara perusahaan memperoleh legitimasi melalui konsesi yang dikeluarkan negara. Temuan lainnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran ambivalen karena kebijakan dan keputusan yang diambil sering beririsan dengan kepentingan ekonomi lokal dan jaringan patronase politik, sehingga penyelesaian konflik cenderung bersifat prosedural dan tidak menyentuh akar struktural permasalahan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi tata kelola agraria yang menekankan keadilan substantif, penguatan pengakuan hak masyarakat adat, serta pengembangan mekanisme penyelesaian konflik yang independen, inklusif, dan partisipatif untuk menciptakan relasi agraria yang lebih setara dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
