Articles
<![CDATA[Pelatihan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan Kader Partai Politik Perempuan di Provinsi DKI Jakarta ]]>
<![CDATA[Nurdin Nurdin]]>;
<![CDATA[Fatkhuri Fatkhuri]]>
<![CDATA[ Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2022): JULI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Riset Manajemen dan Publikasi Ilmiah Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Sinergi Cendikia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55983/empjcs.v1i4.209
<![CDATA[The level of political representation of female political party cadres in regional legislatures has not yet reached a minimum of 30%. This condition is caused by various internal and external factors that hinder the progress of female cadres to compete with male cadres. One of the obstacles and challenges faced by these female cadres is the weak leadership capacity. Female cadres cannot compete with male cadres in the contestation for the provincial legislative elections. The cadres must be able to increase their leadership capacity if they want to be able to compete with male cadres. The purpose of this training is to increase the leadership capacity of female political party cadres as a strategy to win seats in the DKI Jakarta Provincial House of Representatives. The methods used are education, training and simulation. The results achieved show that the training participants have gained understanding and skills in formulating strategies for winning the legislative elections for the next period.]]>
<![CDATA[Pelatihan Penyusunan Strategi Kampanye Politik Untuk Meningkatkan Elektabilitas Kader Partai Politik Perempuan di Provinsi Aceh ]]>
<![CDATA[Nurdin Nurdin]]>;
<![CDATA[Restu Rahmawati]]>;
<![CDATA[Fatkhuri Fatkhuri]]>
<![CDATA[ Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2022): NOVEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Riset Manajemen dan Publikasi Ilmiah Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Sinergi Cendikia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55983/empjcs.v1i6.343
<![CDATA[The problem of the low level of women's political representation in the regional legislature has become a serious concern for the community and various interest groups in Aceh Province. Identification of this problem explains that this condition is caused by the low skills of female political cadres in designing appropriate and efficient political campaign strategies. The use of social media through the platforms Facebook, Twitter, Instagram and YouTube is an important aspect in designing a political communication strategy to increase the electability of women's political party cadres ahead of regional legislative elections. This training aims to increase the electability of female political party cadres by utilizing social media as a political campaign strategy to potential voters in the constituency. This training uses a conceptual approach, theory and practice. The results of this training show that the participants have gained knowledge and technical skills in designing political campaign strategies through social media which are expected to increase their electability to compete in the political contestation of the upcoming legislative elections.]]>
<![CDATA[PELATIHAN PENULISAN KARYA ILMIAH BEBAS PLAGIARISME UNTUK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA ]]>
<![CDATA[Fatkhuri Fatkhuri]]>;
<![CDATA[Nurdin Nurdin]]>
<![CDATA[ SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2022): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/swarna.v1i4.140
<![CDATA[Tindakan plagiarisme merupakan masalah serius dalam dunia akademik. Menyusun karya ilmiah bebas plagiarisme memerlukan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran untuk melaksanakannya dalam berbagai tugas ilmiah. Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara terprogram dan berkelanjutan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan memiliki peran penting untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan tentang penyusunan karya ilmiah bebas plagiarisme. Hasil kegiatan dengan melibatkan 30 peserta yang tergabung dalam Forum Riset dan Debat Mahasiswa (FRDM) Fakutlas Hukum UPN Veteran Jakarta menunjukkan peran pendidikan dan pelatihan yang efektif untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan kesadaran mereka dalam menyusun tugas dan karya ilmiah yang terbebas dari tindakan plagiarisme. Temuan ini menunjukkan mahasiswa memperoleh manfaat yang sangat besar di mana mereka memperoleh tambahan pengetahuan tentang kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang benar, dan mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penyusunan karya ilmiah. Kegiatan ini juga efektif yang bisa dilihat dari kesungguhan mahasiswa untuk menindaklanjuti hasil pelatihan dalam penyusunan tugas dan karya ilmiah mereka.]]>
<![CDATA[LEMBAGA REPRESENTATIF PUBLIK: RELASI KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN SISTEM PRESIDENSIAL VS SISTEM PARLEMENTER STUDI KASUS INDONESIA DENGAN INGGRIS ]]>
<![CDATA[Syauyiid Alamsyah]]>;
<![CDATA[Nurdin]]>
<![CDATA[ Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Adhikari ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53968/ja.v2i3.78
<![CDATA[Studi komparatif sistem pemerintahan antara Indonesia dan Inggris, menjadi sesuatu yang menarik jika disandingkan keduanya. Berlatar belakang sistem yang berbeda, yakni presidensial dan parlementer menjadikan penerapan kedua sistem ini di dua negara tersebut masing-masing memiliki karakteristik yang dapat diketahui. Indonesia dengan sistem presidensial dan multi partainya, dan Inggris sebagai pelopor atau ibu dari sistem parlementer di dunia, memperlihatkan bagaimana pembagiaan kekuasaan dijalankan dengan konsep demokrasi yang menjadi pedoman bagi negara demokrasi lainnya. Metode penelitian menggunakan data literature review dan data studi pustaka yang dapat mendukung analisis penelitian dengan relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan presidensialisme di Indonesia dikombinasikan dengan sistem multi partai, hal ini dikarenakan tingkat kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi dan pluralitas sosial yang kompleks. Sedangkan, Inggris dengan sistem parlementernya dikenal dengan sistem dwi partainya dengan pemerintahan mayoritas satu partai yang kuat dan kerap mengalami pertukaran kekuasaan antara kubu Konservatif dan Buruh. Dalam konsep demokrasi, relasi kekuasaan lembaga representatif publik mengalami berbagai dinamika politik dan konflik politik. Demokrasi yang menitipkan aspirasi rakyat direpresentasikan ke dalam suatu lembaga yakni parlementer, membuat dalam sistem presidensial dan parlementer memiliki kekuataan lebih dalam proses perumusan kebijakan. Relasi kekuasaan tersebut bahkan bisa terjadi deadlock dalam sistem presidensial karena tidak adanya kata sepakat dan dukungan terhadap kebijakan yang pemerintah ambil. Sedangkan dalam lembaga parlemen, relasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dapat berakhir pada proses mosi tidak percaya dan parlemen dapat menjatuhkan putusan mengganti perdana menteri. Demikian relasi antar kedua konsep menjalankan sistem pemerintahan, baik presidensial maupun parlementer. Keduanya memiliki esensi yang sama yakni, membawa kepentingan publik ke dalam perumusan kebijakan publik. Kata Kunci: Sistem Pemerintahan, Sistem Presidensil, Sistem Parlementer]]>
<![CDATA[PELATIHAN SISTEM PENILAIAN AKREDITASI BERBASIS ELEKTRONIK (SISPENA) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 ]]>
<![CDATA[Fatkhuri Fatkhuri]]>;
<![CDATA[Nurdin Nurdin]]>
<![CDATA[ SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 5 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/swarna.v2i5.518
<![CDATA[Akreditasi sebagai bagian dari penjaminan mutu satuan pendidikan merupakan bentuk pelayanan publik pemerintah untuk masyarakat yang sangat penting. Selama ini, hasil akreditasi sekolah/madrasah belum memperlihatkan kualitas yang sesungguhnya diakibatkan oleh salah satunya faktor kompetensi dan kredibilitas asesor yang tidak memadai. Untuk meningkatkan pelayanan akreditasi yang lebih efektif dan efisien, dan menjamin hasil akreditasi dapat dipertanggungjawabkan, Tim Pengabdi melaksanakan kegiatan pelatihan penilaian akreditasi sekolah/madrasah berbasis elektronik atau yang dikenal dengan istilah Sispena, yang difasilitasi oleh BAN-S/M Provinsi Kepulauan Riau. Pelatihan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi asesor sehingga memenuhi standar kelayakan untuk ditugaskan melaksanakan visitasi ke sekolah/madrasah melalui penggunaan aplikasi Sispena. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan keterampilan asesor mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi pelatihan yang dilakukan di mana sebagian besar asesor merasakan lebih memahami dan terampil dalam menggunakan aplikasi Sispena.]]>
<![CDATA[KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI PARLEMEN PERIODE 2019-2024: PERAN PARTAI POLITIK ]]>
<![CDATA[Nurdin Nurdin]]>
<![CDATA[ PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 2 No. 2 (2021): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33822/jpds.v2i2.5912
<![CDATA[Political parties have an important role in efforts to increase women's political representation in parliament. The most significant function of political parties as gatekeepers is to carry out the recruitment, selection and candidacy of candidates for members of parliament in the general election contestation. This study aims to explain both internal and external factors that influence the role of political parties in increasing women's political representation in parliament in the 2019 election. The research method used is literature study by referring to previous research and secondary data sourced from books, journals, online news, and laws and regulations. The findings of this study reinforce previous research that political parties have a major role in efforts to increase women's political representation in parliament. The role of the party refers to the process of recruitment, selection and candidacy of women, the involvement of women in the organizational structure of the party, and the ideology of political parties. The role and policies of political parties in increasing women's representation are also strongly influenced by gender quota policies, electoral systems and party systems, and women's movement activists.]]>
<![CDATA[WORKSHOP PENYUSUNAN DATA GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG ]]>
<![CDATA[Nurdin Nurdin]]>;
<![CDATA[Fatkhuri Fatkhuri]]>
<![CDATA[ SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 10 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/swarna.v2i10.942
<![CDATA[Penyediaan data gender terpilah berdasarkan jenis kelamin telah menjadi salah satu kendala bagi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dalam mengintegrasikan isu-isu gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan responsif gender. Workshop penyusunan data gender menjadi salah satu solusi yang ditempuh oleh pemerintah daerah Tangerang untuk mengatasi permasalahan ini. Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan diskusi kelompok dan praktik disertai penyelesaian masalah. Hasil kegiatan ini memperlihatkan peningkatan sensitifitas dan pola fikir (mindset) para perencana program pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Para perencana program melalui kegiatan ini terbantu dan terfasilitasi dalam menentukan program prioritas daerah yang didasarkan pada data gender untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA DAN JERMAN DALAM PERSEPEKTIF PERBANDINGAN POLITIK ]]>
<![CDATA[Nurdin Nurdin]]>;
<![CDATA[Syauyiid Alamsyah]]>
<![CDATA[ MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2023): MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin, September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lumbung Pare Cendekia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60126/maras.v1i2.38
<![CDATA[Penerapan sistem kepartaian oleh suatu negara merupakan konsekuensi dari sistem pemilihan umum yang dipilih. Negara-negara yang melaksanakan pemilu dengan sistem majoritarian (suara mayoritas) kecenderungannya akan menghasilkan sistem kepartaian yang didominasi oleh dua partai besar seperti di Amerika Serikat. Sementara negara-negara yang memilih sistem perwakilan proporsional (proportional representation) terdapat kecenderungan menghasilkan banyak partai atau multi partai yang terwakili di parlemen. Indonesia dan Jerman merupakan dua negara yang menerapkan sistem multi partai dengan dengan sistem politik yang berbeda yaitu Indonesia negara kesatuan dan Jerman adalah negara federal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem multi partai di Indonesia dan Jerman dengan menekankan pada bagaimana kedua negara dalam menghadapi kekurangan sistem multi partai yang cenderung menciptakan ketidakstabilan politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk menganalisis data non kuantitatif seperti dokumen, arsip, teks, pengamatan dan wawancara untuk menghasilkan temuan penelitian. Temuan penelitian menyatakan bahwa Jerman lebih berhasil dalam menyederhanakan sistem kepartaiannya dibandingkan Indonesia yang masih belum berhasil dalam mewujudkan parliamentary threshold sebagai upaya merampingkan partai politik di dalam parlemen.]]>
<![CDATA[PELATIHAN PENULISAN KARYA ILMIAH BEBAS PLAGIARISME UNTUK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA ]]>
<![CDATA[Fatkhuri Fatkhuri]]>;
<![CDATA[Nurdin Nurdin]]>
<![CDATA[ SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2022): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/swarna.v1i4.140
<![CDATA[Tindakan plagiarisme merupakan masalah serius dalam dunia akademik. Menyusun karya ilmiah bebas plagiarisme memerlukan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran untuk melaksanakannya dalam berbagai tugas ilmiah. Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara terprogram dan berkelanjutan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan memiliki peran penting untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan tentang penyusunan karya ilmiah bebas plagiarisme. Hasil kegiatan dengan melibatkan 30 peserta yang tergabung dalam Forum Riset dan Debat Mahasiswa (FRDM) Fakutlas Hukum UPN Veteran Jakarta menunjukkan peran pendidikan dan pelatihan yang efektif untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan kesadaran mereka dalam menyusun tugas dan karya ilmiah yang terbebas dari tindakan plagiarisme. Temuan ini menunjukkan mahasiswa memperoleh manfaat yang sangat besar di mana mereka memperoleh tambahan pengetahuan tentang kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang benar, dan mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penyusunan karya ilmiah. Kegiatan ini juga efektif yang bisa dilihat dari kesungguhan mahasiswa untuk menindaklanjuti hasil pelatihan dalam penyusunan tugas dan karya ilmiah mereka.]]>
<![CDATA[PELATIHAN SISTEM PENILAIAN AKREDITASI BERBASIS ELEKTRONIK (SISPENA) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 ]]>
<![CDATA[Fatkhuri Fatkhuri]]>;
<![CDATA[Nurdin Nurdin]]>
<![CDATA[ SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 5 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/swarna.v2i5.518
<![CDATA[Akreditasi sebagai bagian dari penjaminan mutu satuan pendidikan merupakan bentuk pelayanan publik pemerintah untuk masyarakat yang sangat penting. Selama ini, hasil akreditasi sekolah/madrasah belum memperlihatkan kualitas yang sesungguhnya diakibatkan oleh salah satunya faktor kompetensi dan kredibilitas asesor yang tidak memadai. Untuk meningkatkan pelayanan akreditasi yang lebih efektif dan efisien, dan menjamin hasil akreditasi dapat dipertanggungjawabkan, Tim Pengabdi melaksanakan kegiatan pelatihan penilaian akreditasi sekolah/madrasah berbasis elektronik atau yang dikenal dengan istilah Sispena, yang difasilitasi oleh BAN-S/M Provinsi Kepulauan Riau. Pelatihan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi asesor sehingga memenuhi standar kelayakan untuk ditugaskan melaksanakan visitasi ke sekolah/madrasah melalui penggunaan aplikasi Sispena. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan keterampilan asesor mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi pelatihan yang dilakukan di mana sebagian besar asesor merasakan lebih memahami dan terampil dalam menggunakan aplikasi Sispena.]]>
