Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan Pubmedia Social Sciences and Humanities Indonesian Journal of Public Administration Review
Fullah Jumaynah
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
THE FAILED INSTITUTIONALIZATION OF GENDER EQUALITY UNDER LOCAL ELITE CAPTURE IN VILLAGE GOVERNANCE STRUCTURES Hartika Arbiyanti; Afgan Fadilla; Surfian Rahmat AP; Fullah Jumaynah; Chomariyana Kartika Hesti
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.889

Abstract

The decentralization of village governance is expected to create inclusive democratic spaces and promote gender equality at the grassroots level. However, these normative ideals frequently collide with the reality of local power dynamics. Based on a critical literature review, this article investigates how local elite capture and rent-seeking motives hijack gender mainstreaming policies in village governance. The study finds that in the planning phase (Musrenbangdes), women's participation is reduced to "false inclusion" a mere administrative checklist to fulfill requirements for the release of Village Funds, while their strategic proposals are systematically ignored. This exclusion smoothly paves the way for local elites to massively divert the village budget (APBDes) into capital-intensive physical infrastructure projects. This budget hijacking is driven by rent-seeking opportunities and financial kickbacks for elite networks, leaving women's empowerment and human development programs severely underfunded. Ultimately, this study concludes that without strict structural oversight and the active strengthening of women's independent political agency, gender equality in village governance will remain an empty document serving only to preserve local oligarchic power..
Stuck in the Smoke: When Carbon Meets Capital in the Global South Luthfi Hasanal Bolqiah; Fullah Jumaynah
Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2025): Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/politicos.5.2.2025.128-151

Abstract

Over the past decade, carbon taxation has emerged as a central instrument in global emission reduction efforts. Yet in many developing countries of the Global South, its implementation has fallen short of the urgency posed by the climate crisis. A significant gap in the literature remains: how industrial resistance and domestic power configurations shape the design and enactment of carbon tax policies. This study examines the dynamics of industrial resistance to carbon taxation in four Global South countries—India, South Africa, Mexico, and South Korea—by highlighting the strategic alliances forged between the state and carbon-intensive industries. This study adopts a qualitative approach, employing a comparative research design to analyze policy documents, statistical data from the World Bank, IEA, and Carbon Pricing Dashboard, along with relevant academic literature. Findings indicate that in all four cases, the state tends not to act as a transformative agent, but rather as a facilitator of fiscal and political compromises with industrial actors. The resulting policies are largely symbolic—characterized by low tax rates, broad exemptions, and the absence of escalation strategies. Framed through the lens of strategic state–capital alliances, this study argues that state–market relations in the Global South cannot be understood purely in technocratic terms, but must be seen as configurations of power that shape the trajectory of energy transitions. These findings offer important theoretical implications for climate policy research and the political economy of development.
Relasi Kuasa Negara dan Masyarakat Adat dalam Konflik Agraria Mesuji Nia Ayu; Amanda Ilmi; Marcello Evandy; Nurdin; Fullah Jumaynah
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 3 No. 3 (2026): January
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v3i3.542

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana relasi kuasa negara terbentuk dalam konflik tersebut, serta bagaimana posisi kerentanan dan strategi perlawanan masyarakat lokal muncul sebagai respons terhadap struktur kekuasaan yang timpang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, memanfaatkan data sekunder berupa laporan lembaga advokasi, pemberitaan media, regulasi agraria, serta penelitian terdahulu mengenai konflik agraria dan politik sumber daya. Analisis dilakukan melalui teknik reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi teoritik berbasis pendekatan politik agraria kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara membangun konfigurasi dominasi melalui kebijakan penetapan kawasan hutan negara, pemberian konsesi kepada PT Silva Inhutani Lampung, serta penggunaan kombinasi koersi dan hegemoni untuk mempertahankan klaim penguasaan. Aliansi ekonomi-politik antara negara dan korporasi memperkuat marginalisasi masyarakat lokal, terlihat dari stigmatisasi sebagai “perambah”, kriminalisasi, eksklusi administratif, dan keterbatasan akses terhadap tanah maupun layanan publik. Di sisi lain, masyarakat lokal menunjukkan berbagai bentuk resistensi melalui advokasi, aksi kolektif, dan upaya mempertahankan ruang hidup, meskipun ruang tawarnya tetap lemah dalam struktur kekuasaan yang asimetris. Temuan ini menegaskan bahwa konflik agraria di Register 45 bukan sekadar sengketa klaim tanah, tetapi mencerminkan struktur politik agraria nasional yang menempatkan masyarakat lokal sebagai kelompok paling rentan dalam relasi kuasa negara.
Politik Agraria Laut dan Kontestasi Tata Ruang di Raja Ampat: Analisis Konflik Tambang dalam Kawasan Konservasi Khalifa Nur Khaliq Pohan; Rahma Apasha; Raisha Sizdah; Nurdin Nurdin; Fullah Jumaynah
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 1 (2025): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i1.5226

Abstract

Ekspansi pertambangan nikel yang dilakukan di Pulau Gag-Raja Ampat, menunjukkan ironi antara proyek pembangunan nasional dan masalah keberlanjutan kawasan konservasi. Penelitian ini menganalisis konflik konsesi tambang PT Gag Nikel melalui pendekatan kualitatif studi kasus dengan kerangka political ecology, governance of natural resources, dan environmental justice. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian dan dipertahankannya izin tambang di Pulau Gag yang berada dalam kawasan konservasi menciptakan degradasi ekologis berupa deforestasi, sedimentasi pesisir, kerusakan terumbu karang, serta risiko pencemaran air tawar. Dampak tersebut juga beriringan dengan dislokasi sosial masyarakat adat Maya yang kehilangan ruang hidupnya, akses terhadap laut dan hutan yang dibatasi bahkan menghilang, serta otoritas adat seperti praktik sasi yang ikut terdampak. Proses perizinan pun menunjukkan bahwa dominasi kebijakan yang bersifat top-down, lemahnya keadilan dalam konteks prosedural, serta minimnya implementasi prinsip FPIC sehingga eksistensi masyarakat adat rentan termarginalkan. Penelitian ini menegaskan bahwa konflik konsesi tambang di Pulau Gag bukan hanya sekedar persoalan legalitas izin, tetapi menjadi bentuk ketidakadilan ekologis dan agraria laut yang menuntut perubahan tata kelola menuju pengakuan hak adat dan pemulihan ekologis kawasan konservasi Raja Ampat.
Co-Authors Afgan Fadilla Amanda Ilmi Arbiyanti, Hartika Chomariyana Kartika Hesti Khalifa Nur Khaliq Pohan Luthfi Hasanal Bolqiah Marcello Evandy Nia Ayu Nurdin Rahma Apasha Raisha Sizdah Surfian Rahmat AP