<![CDATA[Pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tindak pidana Pencemaran Nama Baik terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana dalam Putusan Perkara Nomor 59/PID.B/2015/PN.SDN. Terdakwa dijatuhi hukuman Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pencemaran Nama Baik dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan. Dalam skripsi ini penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu (1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tinak pidana Pencemaran Nama Baik? Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normativ dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan,dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut Penerapan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah tepat mengingat pasal tersebut merupakan peraturan khusus atau Lex Specialis Derogat Legi Generalis (Peraturan Khusus mengenyampingkan peraturan yang umum), mengenai pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara nomor 59/PID.B/2015/PN.Sdn, telah mempertimbangkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum baik bagi terdakwa, korban, masyarakat dan negara. Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini, diharapkan hakim dapat memberikan suatu putusan dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatanya.Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, pelaku tindak pidana, Pencemaran Nama Baik DAFTAR PUSTAKAHamzah, Andi. 2014. Delik-Delik tertentu Dalam KUHP. Jakarta: Sinar GrafikaLamintang, P.A.F. 1996 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : PT. Citra Adityta BaktiMarpaung, Leden. 2009. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika.Mulyadi, Lilik. 2007. Kekuasaan Kehakiman. Surabaya : Bina IlmuSoesilo, R. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeriahlm.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasan KehakimanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)No HP : 082186764255]]>
Copyrights © 2017
