Penegakan Hukum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 Ayat 1 Terhadap Penggunaan Knalpot Bising

Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan
Vol. 5 No. 2 (2026): Mei: Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot bising berdasarkan Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Fenomena penggunaan knalpot tidak standar telah menjadi permasalahan sosial yang meresahkan masyarakat karena menimbulkan kebisingan, polusi suara, dan ketidaktertiban umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot bising di jalan raya serta menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum pasal tersebut dalam sistem perundang-undangan lalu lintas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih belum optimal disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan alat pendukung di lapangan, serta belum adanya regulasi daerah yang memperkuat sanksi hukum. Pasal 285 Ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang imperatif dan mengikat secara nasional, namun pelaksanaannya perlu didukung oleh tindakan preventif, edukatif, serta penegakan yang konsisten agar tercipta ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas.