<![CDATA[Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius yang tidak hanya menyasar masyarakat sipil, tetapi juga prajurit TNI Angkatan Darat yang seharusnya menjadi garda terdepan pertahanan negara. Keterlibatan anggota militer dalam tindak pidana narkotika merupakan pelanggaran berat yang mencederai disiplin dan kehormatan militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penanganan serta penindakan hukum terhadap anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana narkotika, serta peran Polisi Militer sebagai penyidik dalam lingkungan peradilan militer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui studi lapangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Polisi Militer setempat, yang mencakup observasi, wawancara mendalam dengan narasumber terkait, serta studi dokumen terhadap putusan perkara narkotika. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai prosedur hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penindakan terhadap prajurit TNI-AD yang terlibat narkotika dilakukan melalui mekanisme Peradilan Militer yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan tunduk pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Polisi Militer memegang peranan sentral dalam tahap penyidikan dan penyerahan perkara. Penegakan hukum di Pengadilan Militer I-04 Palembang menunjukkan komitmen tegas melalui penerapan sanksi pidana penjara yang diikuti dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer (PDTH) sebagai upaya efek jera dan pembersihan institusi. Hambatan dalam penanganan perkara umumnya berkaitan dengan pembuktian di lapangan dan prosedur administrasi pelimpahan perkara dari satuan asal prajurit.]]>
Copyrights © 2026
