<![CDATA[Anak yang belum dewasa secara mental dan fisik harus dilindungi, tetapi pada kenyataannya anak justru menjadi korban kekerasan. Upaya perlindungan terhadap anak dilaksanakan oleh berbagai stakeholder di antaranya adalah lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran PATBM Bandar Lampung terhadap anak korban kekerasan? (2) Apakah faktor-faktor penghambat peran PATBM Bandar Lampung terhadap anak korban kekerasan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peran PATBM Bandar Lampung terhadap anak korban kekerasan secara normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Peran secara faktual dilaksanakan dengan pencegahan, penanganan dan pemulihan. PATBM  memberikan perlindungan hukum, perlindungan medis dan perlindungan psikologis. Perlindungan secara medis dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik anak yang mungkin mengalami kerugian fisik (luka-luka, memar, lecet dan sebagainya). Perlindungan medis ini diberikan sampai anak korban kekerasan tersebut benar-benar sembuh secara fisik. Perlindungan psikologis diberikan dengan melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan. (2) Faktor paling dominan yang menjadi penghambat Peran PATBM Bandar Lampung terhadap anak korban kekerasan adalaha masyarakat sebagai faktor yang dominan, yaitu adanya keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan.Kata Kunci: Peran, PATBM, Anak, Korban Kekerasan DAFTAR PUSTAKAArivia, Gadis. 2005. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak. Ford Foundation. JakartaKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Edisi I, 2015Reksodiputro, Mardjono. 1994.  Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.Saleh, Roeslan. 1979.  Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan, Bina Aksara, JakartaSavitri, Primautama Dyah. 2006.  Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta.Soekanto Soerjono. 2002.  Sosiologi Suatu Pngantar. Rajawali Press. Jakarta]]>
Copyrights © 2018
