<![CDATA[Sektor pariwisata merupakan penggerak ekonomi penting, namun perkembangannya sering disertai degradasi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan dampak sosial budaya. Artikel ini bertujuan menganalisis peran hukum sebagai instrumen dalam menjaga keberlanjutan pariwisata melalui penelitian hukum normatif dengan studi literatur terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan hukum berfungsi melalui tiga aspek utama, yaitu fungsi regulatif melalui pengaturan, perizinan, dan penegakan standar; fungsi protektif melalui perlindungan aset alam, budaya, dan hak masyarakat lokal; serta fungsi fasilitatif melalui insentif bagi praktik pariwisata berkelanjutan. Efektivitas hukum dipengaruhi komitmen politik, konsistensi regulasi, kapasitas penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan hukum yang terintegrasi, responsif, dan adaptif diperlukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang inklusif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi, lingkungan, serta sosial budaya guna memperkuat tata kelola destinasi, mendorong investasi hijau, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta menjaga daya saing pariwisata secara berkelanjutan di tingkat global.]]>
Copyrights © 2026
