Mobilitas Sosial Penerima Bantuan pada Program BSPS di Kelurahan Tegal Bunder Kota Cilegon

Nadhirah, Siti Hasna
Kuntari, Septi
Widiansyah, Subhan

Maharsi : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi
Vol. 8 No. 1 (2026): Maharsi : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi

Penelitian ini mendeskripsikan Mobilitas Sosial Penerima Bantuan pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Tegal Bunder, Kota Cilegon. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam proses mobilitas sosial penerima bantuan khususnya mengenai bagaimana mereka menegosiasikan beban liabilitas finansial demi meraih modal simbolik (martabat) melalui kepemilikan hunian layak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 11 informan (10 informan kunci dan 1 informan pendukung). Teknik analisis data yang digunakan adalah pengodean tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat penerima bantuan melakukan mobilisasi modal ekonomi secara ekstrem melalui strategi liabilitas (utang) demi mengubah identitas hunian dari "rumah kumuh" menjadi rumah permanen. Hal ini dilakukan demi mendapatkan pengakuan sebagai warga yang mapan dan berdaya guna mencapai posisi tawar yang lebih setara dalam interaksi sosial. Berdasarkan perspektif Pierre Bourdieu, mobilitas sosial di Tegal Bunder merupakan upaya distingsi melalui konversi modal ekonomi dan sosial menjadi modal simbolik demi legitimasi status. Namun, masyarakat terjebak dalam kekerasan simbolik melalui doxa standar hunian yang memicu paradoks kesejahteraan: pencapaian status sosial justru berbanding lurus dengan peningkatan liabilitas serta kerentanan ekonomi jangka panjang. Penelitian ini memberikan wawasan baru bagi studi sosiologi ekonomi dan pembangunan dengan mengungkap dimensi agensi penerima bantuan yang berani melakukan mobilisasi modal ekstrem demi martabat. Kontribusi utamanya terletak pada identifikasi fenomena 'kerentanan simbolik', di mana kepemilikan hunian layak tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan objektif, melainkan menjadi beban finansial yang menegaskan dominasi struktur sosial. Hal ini menantang indikator keberhasilan program bantuan perumahan yang selama ini hanya berfokus pada aspek fisik bangunan.