<![CDATA[Pasca Reformasi 1998, Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam aspek prosedural demokrasi, seperti penyelenggaraan pemilihan umum yang relatif rutin, keterbukaan politik, serta desentralisasi kekuasaan. Meskipun demikian, penguatan prosedur tersebut tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas substansi demokrasi. Fenomena ini terlihat dari masih dominannya praktik politik transaksional, menguatnya peran oligarki, serta terbatasnya representasi kepentingan publik dalam proses pengambilan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketimpangan antara demokrasi prosedural dan substansial dalam konteks politik Indonesia pasca-Reformasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Analisis difokuskan pada dinamika kekuasaan, relasi antara elite politik dan ekonomi, serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia cenderung beroperasi pada tataran formal-prosedural, sementara nilai-nilai substantif seperti keadilan sosial, partisipasi bermakna, dan akuntabilitas publik belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini mengindikasikan adanya distorsi dalam praktik demokrasi yang berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan demokrasi substantif melalui reformasi kelembagaan, peningkatan partisipasi publik yang berkualitas, serta pembatasan pengaruh kekuatan oligarkis dalam politik.]]>
Copyrights © 2026
