Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Istinbath : Jurnal Hukum Journal of Islamic Mubādalah Journal Pesona Indonesia
Rudi Santoso
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Prinsip Trias Politica dan Mekanisme Check and Balances dalam Relasi Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia Annisa Salsabila; Dhiya Alya Nafisa; Moch Rasyid Jauhari; M Abdul Aziz Albustomi; Rudi Santoso
Jurnal Pesona Indonesia Vol. 3 No. 2 (2026): JPI 2026
Publisher : Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71436/jpi.v3i2.144

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip trias politica dan mekanisme check and balances dalam hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada dinamika pembagian kekuasaan berdasarkan sistem ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif bersifat saling mengawasi dan bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakseimbangan kekuasaan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dan koalisi partai. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan independensi lembaga negara diperlukan guna mewujudkan sistem demokrasi yang lebih efektif dan konstitusional.
Reason Al-Narajil as Gender-Just Jurisprudence: Analysis of the Roles of Women and Men Rohmi Yuhani'ah; Yuslina Mohamed; Rudi Santoso
Journal of Islamic Mubadalah Vol. 2 No. 1 June (2025)
Publisher : Brajamusti Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70992/2b874x97

Abstract

This article is about the concept of Al-Narajil reasoning as an interpretation approach based on gender-just fiqh. The facts in society nevertheless point to the inequality between men and women, which has an impact on the subordination of their roles in public and domestic. So there needs to be a reinterpretation in the gender approach in order to achieve a partnership between the two. This article aims to analyze how Al-Narajil reasoning can provide a moreover inclusive and fair reinterpretation of gender issues, especially in the relationship between men and women, and their roles in society. The method used is qualitative, which emphasizes the analysis of religious texts and literature studies with a critical hermeneutic approach to Al-Narajil reasoning with comparative theory, library research type. The results of the study show that Al-Narajil reasoning offers space for reinterpretation of texts that are often considered gender biased, by emphasizing the principles of justice (al-'adl) and welfare (al-maslahah). This approach can be a foundation for building a moreover equal understanding of gender in the context of contemporary Islam, while responding to the challenges of modernity without ignoring the spiritual and ethical values of Islam. Al-Narajil rational idea offers a new perspective on the renewal of Islamic law, especially in the context of justice between men and women.
Fragmentasi Sistem Kepartaian dan Krisis Representasi Rakyat dalam Politik Indonesia Modern Dea Natasya Putri; Repki Hidayah Tulla; Fajar Rahman Sofyan; Rudi Santoso
Jurnal Pesona Indonesia Vol. 3 No. 2 (2026): JPI 2026
Publisher : Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71436/jpi.v3i2.141

Abstract

Fragmentasi sistem kepartaian dalam politik Indonesia modern menjadi persoalan penting yang memengaruhi kualitas demokrasi. Munculnya banyak partai politik pasca reformasi memang membuka ruang pluralisme, namun juga menimbulkan inefisiensi dalam pengambilan kebijakan serta melemahnya stabilitas politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan dampak fragmentasi sistem kepartaian serta kaitannya dengan krisis representasi rakyat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan mengkaji regulasi, praktik politik, serta persepsi masyarakat terhadap partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya fragmentasi partai, lemahnya kelembagaan partai, serta dominasi elit politik menjadi faktor utama menurunnya kemampuan partai dalam merepresentasikan kepentingan rakyat. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi sistem kepartaian melalui penguatan regulasi, peningkatan demokrasi internal partai, serta transparansi dan akuntabilitas. Upaya tersebut diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan partai politik berfungsi optimal dalam sistem demokrasi.
Krisis Substansi Demokrasi di Balik Proseduralisme Politik Indonesia Pasca Reformasi Adi Pratama; Lavega Putri Prestanto; M. Iniat Arfan Dildar; Raisa Rahmala Putri; Rudi Santoso
Jurnal Pesona Indonesia Vol. 3 No. 2 (2026): JPI 2026
Publisher : Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71436/jpi.v3i2.142

Abstract

Pasca Reformasi 1998, Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam aspek prosedural demokrasi, seperti penyelenggaraan pemilihan umum yang relatif rutin, keterbukaan politik, serta desentralisasi kekuasaan. Meskipun demikian, penguatan prosedur tersebut tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas substansi demokrasi. Fenomena ini terlihat dari masih dominannya praktik politik transaksional, menguatnya peran oligarki, serta terbatasnya representasi kepentingan publik dalam proses pengambilan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketimpangan antara demokrasi prosedural dan substansial dalam konteks politik Indonesia pasca-Reformasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Analisis difokuskan pada dinamika kekuasaan, relasi antara elite politik dan ekonomi, serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia cenderung beroperasi pada tataran formal-prosedural, sementara nilai-nilai substantif seperti keadilan sosial, partisipasi bermakna, dan akuntabilitas publik belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini mengindikasikan adanya distorsi dalam praktik demokrasi yang berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan demokrasi substantif melalui reformasi kelembagaan, peningkatan partisipasi publik yang berkualitas, serta pembatasan pengaruh kekuatan oligarkis dalam politik.
From Fragmentation to Integration: Reconstructing the Handling of Domestic Violence Through the Synergy of Criminal Law and Family Law Fathul Mu’in; Rudi Santoso; Ahmad Burhanudin; Miswanto; Zainudin Hasan
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 23 No 1 (2026): Istinbath: Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v23i01.13014

Abstract

Domestic violence is a recurring legal and social problem with serious consequences for human dignity and family integrity. In Indonesia, the handling of domestic violence generally relies on criminal law through Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, while family law regulates its implications for marital and family relationships, including divorce, maintenance, child custody, and post-divorce rights. However, the implementation of these two legal regimes remains separate and fragmented and, therefore, has not provided comprehensive protection and recovery for victims. This study aims to reconstruct the handling of domestic violence through synergy between criminal law and family law to achieve substantive justice. It employs normative legal research using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The findings demonstrate that criminal law plays a role in ensuring offender accountability and creating a deterrent effect, whereas family law focuses on victim protection, resolution of family relationships, and fulfilment of family members’ rights. This study formulates an Integrated Criminal-Family Law Synergy Model consisting of five stages: early risk assessment and emergency protection, parallel activation of criminal-law and family-law mechanisms, judicial and institutional coordination, victim recovery and fulfilment of victims’ and children’s rights, and post-decision monitoring to prevent repeated violence. The model negotiates the punitive orientation of criminal law with the protective and relational orientation of family law so that domestic violence handling is not limited to punishment but also guarantees victim safety, family-law remedies, recovery, and substantive justice. [Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan hukum dan sosial yang terus berulang serta berdampak serius terhadap martabat individu dan keutuhan keluarga. Di Indonesia, penanganan kekerasan domestik pada umumnya bertumpu pada hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sementara hukum keluarga mengatur implikasinya dalam relasi perkawinan dan keluarga, termasuk perceraian, nafkah, pengasuhan anak, dan hak-hak pascaperceraian. Namun, penerapan kedua rezim hukum tersebut masih bersifat terpisah dan parsial, sehingga belum mampu memberikan perlindungan dan pemulihan korban secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi penanganan kekerasan domestik melalui sinergi antara hukum pidana dan hukum keluarga guna mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana berperan dalam menjamin pertanggungjawaban pelaku dan memberikan efek jera, sedangkan hukum keluarga berorientasi pada perlindungan korban, penyelesaian hubungan keluarga, serta pemenuhan hak-hak anggota keluarga. Penelitian ini merumuskan Model Sinergi Hukum Pidana-Hukum Keluarga Terpadu yang terdiri atas lima tahap, yaitu penilaian risiko awal dan perlindungan darurat; aktivasi paralel mekanisme hukum pidana dan hukum keluarga; koordinasi peradilan dan kelembagaan; pemulihan korban serta pemenuhan hak korban dan anak; serta pemantauan pascaputusan untuk mencegah kekerasan berulang. Model ini menegosiasikan orientasi pemidanaan dalam hukum pidana dengan orientasi perlindungan dan relasional dalam hukum keluarga sehingga penanganan kekerasan domestik tidak berhenti pada penghukuman, tetapi juga menjamin keamanan korban, penyelesaian hak-hak keluarga, pemulihan, dan keadilan substantif].
Co-Authors Adi Pratama Ahmad Burhanudin Annisa Salsabila Dea Natasya Putri Dhiya Alya Nafisa Fajar Rahman Sofyan Fathul Mu’in Lavega Putri Prestanto M Abdul Aziz Albustomi M. Iniat Arfan Dildar Miswanto Moch Rasyid Jauhari Raisa Rahmala Putri Repki Hidayah Tulla Rohmi Yuhani'ah Yuslina Mohamed Zainudin Hasan