<![CDATA[Transformasi digital dalam pemerintahan daerah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di era reformasi birokrasi. Penerapan kebijakan berbasis digital, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan birokrasi konvensional, seperti rendahnya efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah dari database seperti Google Scholar, ebook, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan digital mampu meningkatkan efisiensi, akses layanan, responsivitas, dan kepuasan masyarakat. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan infrastruktur teknologi, rendahnya integrasi sistem antarinstansi, serta resistensi birokrasi terhadap perubahan. Selain itu, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sinergi kebijakan, budaya organisasi yang adaptif, serta partisipasi masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan SDM, integrasi teknologi, tata kelola yang baik, serta evaluasi berkelanjutan agar dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
