<![CDATA[Provinsi Aceh menghadapi paradoks pembangunan yang konsisten, di mana aliran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) bernilai triliunan rupiah per-tahun tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, bahkan angka kemiskinan Aceh tetap menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera dengan persentase 12,22% pada September 2025, jauh di atas rata-rata nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan kemiskinan di Aceh terkait collaborative governance yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan collaborative governance berbasis Triple Helix dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan analisis data melalui thematic synthesis yang mencakup tiga tahap, yaitu pengkodean teks bebas, pengelompokan tema deskriptif, dan pengembangan tema analitik. Hasil penelitian mengidentifikasi lima tantangan utama, yaitu dominasi birokrasi dan asimetri kekuasaan dalam model lead organization yang menempatkan aktor Pemerintah seperti Bappeda/TKPK sebagai pemegang kendali tunggal; lemahnya kepemimpinan fasilitatif yang bersifat direktif-hierarkis; konflik logika institusional antara pemerintah, akademisi, dan industri; rendahnya keterlibatan perguruan tinggi sebagai mitra strategis; serta ketidaksinkronan data dan lemahnya sistem informasi terpadu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi menuju collaborative governance yang efektif di Aceh membutuhkan pergeseran paradigmatik dari dominasi lead organization menuju shared governance, dari akuntabilitas formal menuju akuntabilitas substantif, dan dari keterlibatan seremonial menuju kemitraan strategis yang menempatkan pemerintah, akademisi, dan industri sebagai mitra yang saling melengkapi dalam ekosistem inovasi sosial yang inklusif.]]>
Copyrights © 2026
