Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Catimore: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Ihsan Hidayatullah
Universitas Syiah Kuala
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERAN LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KIP KOTA BANDA ACEH DALAM MENDUKUNG LEGITIMASI PENYELENGGARA PEMILU Ihsan Hidayatullah; Siti Rahima; Rizal Hibatul Aziz; Dini Rifani; Nofriadi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.789

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh dalam mendukung legitimasi penyelenggara pemilu. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara purposive dengan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan serta staf yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan SPIP dan pengelolaan keuangan, didukung dokumentasi sekunder laporan SPIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIP Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan kelima unsur SPIP sebagaimana disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern, sehingga akan mendukung legitimasi penyelenggara pemilu. Laporan SPIP berfungsi sebagai instrumen transparansi administratif dan keuangan yang memperkuat akuntabilitas publik melalui mekanisme pelaporan berjenjang yang dievaluasi oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang di sebut APIP. Implementasi SPIP di KIP Kota Banda Aceh masih berada dalam fase konsolidasi yang baru berjalan intensif sejak tahun 2023, namun pemantauan yang konsisten dan terdokumentasi berfungsi sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kepercayaan publik, yang merupakan prasyarat bagi legitimasi penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Saran yang diberikan dengan memperluas pemeriksaan risiko agar juga mencakup hal-hal khusus pemilu, seperti mencegah kecurangan dalam tahapan pemilu, dengan bekerja sama lebih dekat dengan DKPP, sebarkan laporan SPIP ke masyarakat melalui situs web atau media sosial yang mudah diakses dan interaktif, agar transparansi lebih terasa dan kepercayaan publik meningkat dan adakan pelatihan rutin untuk semua bagian agar semua orang bisa menilai dan memantau SPIP dengan jujur, sehingga hasil pemantauan bulanan benar-benar bermanfaat dan memperkuat legitimasi.
TANTANGAN COLLABORATIVE GOVERNANCE BERBASIS TRIPLE HELIX DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH Ihsan Hidayatullah; Lusi Endri Yani; Afrijal; Lathifah Nurainy; Irvan Shouldan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.805

Abstract

Provinsi Aceh menghadapi paradoks pembangunan yang konsisten, di mana aliran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) bernilai triliunan rupiah per-tahun tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, bahkan angka kemiskinan Aceh tetap menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera dengan persentase 12,22% pada September 2025, jauh di atas rata-rata nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan kemiskinan di Aceh terkait collaborative governance yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan collaborative governance berbasis Triple Helix dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan analisis data melalui thematic synthesis yang mencakup tiga tahap, yaitu pengkodean teks bebas, pengelompokan tema deskriptif, dan pengembangan tema analitik. Hasil penelitian mengidentifikasi lima tantangan utama, yaitu dominasi birokrasi dan asimetri kekuasaan dalam model lead organization yang menempatkan aktor Pemerintah seperti Bappeda/TKPK sebagai pemegang kendali tunggal; lemahnya kepemimpinan fasilitatif yang bersifat direktif-hierarkis; konflik logika institusional antara pemerintah, akademisi, dan industri; rendahnya keterlibatan perguruan tinggi sebagai mitra strategis; serta ketidaksinkronan data dan lemahnya sistem informasi terpadu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi menuju collaborative governance yang efektif di Aceh membutuhkan pergeseran paradigmatik dari dominasi lead organization menuju shared governance, dari akuntabilitas formal menuju akuntabilitas substantif, dan dari keterlibatan seremonial menuju kemitraan strategis yang menempatkan pemerintah, akademisi, dan industri sebagai mitra yang saling melengkapi dalam ekosistem inovasi sosial yang inklusif.
Budaya Kekeluargaan dan Normalisasi Nepotisme di Institusi Publik Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur Ihsan Hidayatullah; Afrijal Afrijal; Fathurrahman Hariri; Muhammad Desrian Hafizh Okfin; Humairah Fatin Sausan
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/pxdhvf63

Abstract

Korupsi masih menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di Indonesia. Kajian antikorupsi selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek hukum dan kelembagaan, sedangkan faktor sosial dan budaya yang memengaruhi persistensi korupsi masih relatif kurang mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara budaya kekeluargaan, normalisasi nepotisme, dan budaya korupsi dalam institusi publik Indonesia. Penelitian menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif terhadap 32 artikel ilmiah yang diperoleh dari Google Scholar, Garuda, dan Directory of Open Access Journals (DOAJ) periode 2020-2025. Data dianalisis menggunakan qualitative synthesis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antarkonsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kekeluargaan pada dasarnya merupakan modal sosial yang memperkuat solidaritas. Namun, ketika hubungan kekerabatan lebih diutamakan daripada sistem merit dan profesionalisme, nilai tersebut berpotensi mengalami distorsi menjadi praktik nepotisme yang berakar. Pengulangan praktik tersebut yang disertai pembenaran sosial mendorong normalisasi dalam organisasi dan meningkatkan risiko terbentuknya budaya korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa normalisasi nepotisme menjadi mekanisme yang menjembatani hubungan antara budaya kekeluargaan dan budaya korupsi. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan sistem merit, integritas, dan budaya organisasi sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi.
Pendampingan dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong dalam Upaya Peningkatan Akurasi Data Gampong di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Ihsan Hidayatullah; Mohd Dzakhi Ry; Nurul Fitria; Nurul Kamaly; Helmi; Maghfira Faraidiany
Catimore: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 1 (2026): Catimore: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LSM Catimore dan Sahabat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56921/cpkm.v5i1.355

Abstract

Simeulue Regency faces geographical, infrastructure, accessibility, and human resource challenges that lead to low village data accuracy, reflected in its 21st ranking in population data entry throughout Aceh. The Village Information System (SIGAP) application was developed for data integration, but its implementation is hampered by minimal digital literacy and operator training. The objective of this community service is to improve operator capacity and data accuracy through training and direct assistance in using the SIGAP application. The approach used was Participatory Action Research (PAR) with intensive one-on-one mentoring, implemented from June 21 to August 5, 2025. The results demonstrated the effectiveness of the intervention strategy focused on improving human resources, with the main success being a drastic increase in the population data entry ranking of Simeulue Regency from 21st to 1st out of 23 regencies/cities in Aceh. This program proves that intensive training and assistance are strategic steps to realize good governance and support government digitalization efforts at the village level.
Co-Authors Afrijal Afrijal Dini Rifani Fathurrahman Hariri Helmi Helmi Humairah Fatin Sausan Irvan Shouldan Lathifah Nurainy Lusi Endri Yani Maghfira Faraidiany Mohd Dzakhi Ry Muhammad Desrian Hafizh Okfin Nofriadi Nurul Fitria Nurul Kamaly Rizal Hibatul Aziz Siti Rahima