Muhammadiyah Dan Konstruksi Moderasi Islam Dalam Konteks Demokrasi Indonesia

Aris Munandar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Fadhilah Faiqoh (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora
Vol. 5 No. 1 (2026): Maret 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi moderasi Islam dalam Muhammadiyah dalam konteks demokrasi Indonesia. Moderasi Islam menjadi isu penting di tengah meningkatnya radikalisme, intoleransi, dan polarisasi keagamaan yang berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan serta dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah mengonstruksi moderasi Islam melalui tiga tahapan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Moderasi tidak hanya diwujudkan dalam bentuk wacana keagamaan, tetapi juga dilembagakan melalui amal usaha seperti pendidikan dan pelayanan sosial. Dalam konteks demokrasi, Muhammadiyah berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan partisipasi publik. Namun, terdapat berbagai tantangan, seperti menguatnya radikalisme, kesenjangan antara wacana dan praktik, serta dinamika era digital. Penelitian ini menegaskan bahwa moderasi Islam merupakan proses yang dinamis dan memerlukan penguatan berkelanjutan agar tetap relevan dalam mendukung demokrasi di Indonesia.   This study aims to analyze the construction of Islamic moderation within Muhammadiyah in the context of Indonesian democracy. Islamic moderation has become a crucial issue amid increasing radicalism, intolerance, and religious polarization that may threaten democratic stability. This research employs a qualitative approach using a literature review method and is analyzed through Berger and Luckmann’s social construction theory. The findings reveal that Muhammadiyah constructs Islamic moderation through three stages: externalization, objectification, and internalization. Moderation is not only expressed in religious discourse but also institutionalized through social services such as education and healthcare. In the context of democracy, Muhammadiyah contributes to strengthening values of tolerance, pluralism, and public participation. However, several challenges remain, including the rise of radicalism, the gap between discourse and practice, and the dynamics of the digital era. This study concludes that Islamic moderation is a dynamic process that requires continuous reinforcement to remain relevant in supporting democracy in Indonesia.