<![CDATA[Penelitian ini menganalisis secara yuridis mekanisme penerbitan Red Notice oleh International Criminal Police Organization (Interpol) terhadap buronan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri serta peran Interpol dalam mendukung proses penegakan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan nasional, instrumen hukum internasional, serta regulasi internal Interpol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Red Notice dilakukan melalui prosedur administratif dan substantif yang ketat, melibatkan koordinasi National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, serta tunduk pada ketentuan Rules on the Processing of Data dan Konstitusi Interpol. Red Notice tidak bersifat mengikat sebagai surat perintah penangkapan internasional, melainkan berfungsi sebagai instrumen koordinatif untuk penahanan sementara dan fasilitasi ekstradisi sesuai hukum nasional negara penerima. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas Red Notice masih menghadapi kendala perbedaan kepentingan nasional dan prosedur ekstradisi, sehingga diperlukan penguatan harmonisasi regulasi dan kerja sama internasional guna meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas penegakan hukum lintas negara.]]>
Copyrights © 2026
