<![CDATA[Hak hidup merupakan hak asasi paling fundamental yang menjadi prasyarat bagi terpenuhinya hak-hak lainnya. Dalam konteks Negara Indonesia, jaminan hak hidup memiliki dasar normatif kuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, berbagai fenomena sosial menunjukkan adanya kegagalan negara dalam menjamin hak hidup warga negaranya secara substantif. Tulisan ini menunjukkan adanya paradoks antara komitmen normatif konstitusi dan realitas empirik kesejahteraan warga. Negara yang secara konstitusional berkewajiban menjamin hak hidup dan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik studi literatur, analisis dokumen kebijakan, serta kritik kekerasan struktural memperlihatkan bahwa problem sosial bukan hanya sekedear persoalan ekonomi, melainkan persoalan etika kekuasaan dan kegagalan dalam mengimplementasikan nilai Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan struktural, ketidakmerataan layanan dasar, dan lemahnya perlindungan sosial mencerminkan jarak antara nilai normatif Pancasila dan praksis kebijakan negara. Artikel ini menegaskan bahwa ketika negara gagal menjamin hak hidup secara adil dan setara, maka Pancasila sebagai dasar ideologis tidaklah gagal namun kegagalan ini disebabkan oleh negara yang secara praksis tidak mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila atau disebut sebagai Delegitimasi Praksis. The right to life is the most fundamental human right and a prerequisite for the fulfillment of other rights. In the context of the Indonesian State, the guarantee of the right to life has a strong normative basis in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, various social phenomena indicate the failure of the state to guarantee the right to life of its citizens substantively. This paper shows the paradox between the normative commitment of the constitution and the empirical reality of citizen welfare. The state, which is constitutionally obliged to guarantee the right to life and social welfare, has not been fully able to provide distributive justice. This study uses a qualitative descriptive-analytical approach with literature study techniques, policy document analysis, and criticism of structural violence, showing that social problems are not merely economic issues, but also issues of the ethics of power and the failure to implement the values of Pancasila. The results of the study indicate that structural inequality, inequality in basic services, and weak social protection reflect the distance between the normative values of Pancasila and the practice of state policy. This article emphasizes that when the state fails to guarantee the right to live fairly and equally, then Pancasila as an ideological basis does not fail, but this failure is caused by the state being practically unable to actualize the values of Pancasila or we can say that is a Practical Delegitimization.]]>
Copyrights © 2026
