cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edwin Nurdiansyah
Contact Email
edwin@unsri.ac.id
Phone
+6285268434738
Journal Mail Official
jbti@unsri.ac.id
Editorial Address
Jl. Palembang-Prabumulih, Km. 32 Indralaya, Kab. Ogan Ilir.
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 23557265     EISSN : 26146134     DOI : https://doi.org/10.36706/jbti.v11i02.4
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
The scope of the study in this journal are: Approaches, Strategies, Models and Evaluation of Pancasila & Citizenship Education Media and Learning Resources for Pancasila & Citizenship Education Pancasila & Citizenship Education Policy and Curriculum Value/Moral/Character Education Social and Political Education Legal Education (National and International)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 99 Documents
 1   2   3   4   5 
INTEGRASI PEMBELAJARAN SERVICE LEARNING DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: MEMBANGUN KETERLIBATAN AKTIF DAN PEMAHAMAN SOSIAL SISWA PADA KURIKULUM MERDEKA Satrio Alpen Pradanna; Hendri Irawan
Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN
Publisher : Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v11i1.2

Abstract

Mengembangkan karakter siswa, menciptakan keterlibatan aktif dalam masyarakat, dan menjembatani kesenjangan antara teori kewarganegaraan dan pengalaman lapangan menjadi fokus penelitian ini sehingga melakukan eksplorasi integrasi Service Learning dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas integrasi Service Learning dalam Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam Pendidikan Kewarganegaraan, dengan fokus utama pada pengembangan karakter, partisipasi aktif dalam masyarakat, dan menjembatani kesenjangan antara teori kewarganegaraan dan pengalaman lapangan. Dengan menggunakan metode studi Pustaka dalam mencari literature yang relevan dalam analisis. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Integrasi Service Learning dalam Pendidikan Kewarganegaraan secara konsisten meningkatkan perkembangan holistik siswa, termasuk peningkatan empati, keterampilan sosial, pemahaman mendalam terhadap realitas sosial, dan penguatan karakter, sesuai dengan tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sehingga dapat disimpulkan, Integrasi Service Learning dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah langkah progresif mengatasi dampak learning loss dan learning gap akibat pandemi COVID-19. Meskipun ada tantangan, upaya memanfaatkan Service Learning dapat menjadi pilar penting dalam membentuk generasi muda Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi kompleksitas masyarakat global, sejalan dengan tujuan Kurikulum Merdeka.   Developing students' character, creating active engagement in society, and bridging the gap between citizenship theory and field experiences are the focal points of this research, leading to an exploration of integrating Service Learning into Citizenship Education. This study aims to explore the effectiveness of integrating Service Learning into the Merdeka Curriculum to enhance student engagement in Citizenship Education, with a primary focus on character development, active participation in society, and bridging the gap between citizenship theory and field experiences. Using a Literature Review method to search for relevant literature and conduct analysis,the findings indicate that the integration of Service Learning into the Civics Education consistently enhances students' holistic development, including increased empathy, social skills, in-depth understanding of social realities, and character reinforcement, aligning with the goals of the Merdeka Curriculum. In conclusion, integrating Service Learning in the context of the Civic Education is a progressive step in addressing the impact of learning loss and the learning gap due to the COVID-19 pandemi. Despite challenges, leveraging Service Learning can be a crucial pillar in shaping an intelligent, character-rich younger generation in Indonesia ready to face the complexities of the global community, in line with the objectives of the Kurikulum Merdeka.
CITIZENS INVOLVEMENT AS A CONFLICT RESOLUTION EFFORT IN GENERAL ELECTIONS Rizal Fahmi; Hilal Ramdhani; Hudaya Latuconsina; Sri Jaya Lesmana
Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN
Publisher : Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v11i1.3

Abstract

Konflik dalam pemilu merupakan sebuah keniscayaan berdasarkan sejarah pemilu di Indonesia, perdebatan dari pra pemilu hingga pasca pemilu kerap mewarnai pemilu di Indonesia, konflik antar elite politik telah mengakibatkan konflik di masyarakat umum. Urgensi kesadaran politik elite politik untuk mengutamakan bangsa dan negara ternyata belum mampu terwujud secara maksimal. Kondisi ini mendorong munculnya gerakan alternatif yang memberikan kesadaran akan pentingnya mewujudkan pemilu yang aman. Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk mengkaji pandangan-pandangan alternatif berupa gerakan warga untuk menjadi solusi konflik politik saat pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga negara merupakan kelompok yang paling berpengaruh terhadap situasi politik pada masa pemilu, keterampilan warga negara dalam menganalisis situasi politik berdampak pada tindakan para elit politik untuk selalu mengedepankan nilai-nilai perdamaian secara umum. pemilu. Semakin banyaknya generasi muda yang terhasut kampanye hitam membuat mereka mudah tergerak oleh elite politik sesuai kemauan politiknya. Atas dasar itu, peningkatan pemahaman warga negara terhadap nilai-nilai demokrasi menjadi aspek yang sangat penting sebagai upaya penyelesaian konflik pada masa pemilu.   Conflict in general elections is a necessity based on the history of general elections in Indonesia, debates from pre-election to post-election often color general elections in Indonesia, conflicts between political elites have resulted in conflicts in the general public. The urgency of the political elite's political awareness to prioritize the nation and the state has actually not been able to materialize optimally. This condition encourages the emergence of an alternative movement that provides awareness of the importance of realizing safe general elections. This study uses literature studies to examine alternative views in the form of citizen movements to be a solution to political conflicts during general elections. The results of the study show that citizens are the most influential group over the political situation during the general election period, the skills of citizens in analyzing political situations have an impact on the actions of the political elite to always prioritize the values of peace in general elections. The more young citizens to be instigated by black campaigns make it easy for them to be moved by the political elite according to their political will. On that basis, increasing citizens' understanding of democratic values is a very important aspect as an effort to resolve conflicts during the general election period.
PERAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN SEKOLAH DAMAI BERKEBHINNEKAAN Anif Istianah; Hendri Irawan; Fadil Mas'ud
Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN
Publisher : Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v11i02.4

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam peran penting guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam menciptakan lingkungan sekolah yang damai, yang berpengaruh positif terhadap terbentuknya masyarakat yang aman dan sejahtera. Fokus utama studi ini adalah proses pembentukan karakter cinta damai melalui pembelajaran PKn. Keberhasilan PKn sebagai sarana utama dalam membangun karakter cinta damai menjadi perhatian utama penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai tersebut pada generasi muda melalui pembelajaran PKn di sekolah. PKn berfungsi sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai kerjasama, toleransi, dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki potensi besar dalam mendidik generasi muda untuk menghargai pentingnya kerjasama, toleransi, dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah yang menerapkan nilai-nilai perdamaian yang diajarkan melalui PKn diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.   This study examines in depth the important role of Civic Education (Civics Education) teachers in creating a peaceful school environment, which has a positive effect on the formation of a safe and prosperous society. Civics Education as the main tool in building a peace-loving character is the main concern of this research. The aim is to instill these values in the younger generation through Civics learning in schools. Civics serves as a medium to convey the values of cooperation, tolerance, and peace in students' daily lives. This research uses a qualitative approach with a literature study method. Data collection was done through documentation study and observation. The results showed that civic education has great potential in educating the younger generation to appreciate the importance of cooperation, tolerance, and peace in everyday life. Schools that implement peace values taught through Civics Education are expected to make a positive contribution to the welfare of society.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MENJAGA PERSATUAN INDONESIA Hariyanti Hariyanti; Gigieh Cahya Permady
Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN
Publisher : Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v11i1.6

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai posisi dan model Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana infiltrasi nilai-nilai kebhinnekaan dalam menjaga persatuan Indonesia. Artikel ini menggunakan metode literature review dalam mengalisis masalah dan berupa mengemukakan upaya mengatasinya. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sejumlah literature baik buku, berita di media massa maupun hasil penelitian terkait. Temuan penelitian menemukan bahwa Indonesia merupakan negara majemuk terdiri dari keberagaman dari segi Bahasa, agama, suku, budaya yang tentu mempengaruhi cara pandang, pola pikir, dan perilakunya. Jika tidak disikapi dengan baik maka akan mudah memantik konflik sosial. Oleh karena itu diperlukan Pendidikan kewarganegaraan dari segi Solusi edukasi kepada Masyarakat sejak dini sedari di bangku persekolahan untuk mengenal dan menghargai perbedaan yang ada. Kesadaran akan keberagaman perlu ditekankan sejak dini untuk menghindari sentiment primordial dan sukuisme. Model Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana infiltrasi nilai-nilai kebhinnekaan terdiri dari strategi, materi dan media yang diharpakan dapat memupuk rasa persatuan di Tengah perbedaan yang terbentang di Masyarakat.   This article aims to describe the position and model of citizenship education as a means of infiltrating the values ​​of diversity in maintaining the unity of Indonesia. This article uses the literature review method to analyze problems and propose efforts to overcome them. Data collection was carried out through searching a number of literature, including books, news in the mass media and related research results. The research findings found that Indonesia is a pluralistic country consisting of diversity in terms of language, religion, ethnicity, culture which of course influences perspectives, thought patterns and behavior. If it is not handled well, it will easily trigger social conflict. Therefore, citizenship education is needed in terms of educational solutions for the community from an early age from school to recognize and appreciate existing differences. Awareness of diversity needs to be emphasized from an early age to avoid primordial sentiment and tribalism. The citizenship education model as a means of infiltrating the values ​​of diversity consists of strategies, materials and media which are expected to foster a sense of unity amidst the differences that exist in society.
URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA DALAM MENUMBUHKAN SEMANGAT NASIONALISME GENERASI MUDA DI ERA MILENIAL Rizky Agassy Sihombing; Jennie Febrina Hutagalung
Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN
Publisher : Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v11i1.18

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila dalam menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda di era milenial. Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila penting diajarkan kepada warga negara untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan dan dapat menerapkan nilai yang terkandung dari Pancasila dalam kerangka identitas nasional. Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia adalah memudarnya semangat nasionalisme terkhusus di kalangan generasi muda. Dengan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila, generasi milenial dapat memupuk semangat nasionalisme sehingga menjadikan mereka lebih tahan terhadap pengaruh negatif dan ancaman dari luar yang sedang merajalela. Mereka akan siap menghadapi segala tantangan sekaligus dapat mencetak generasi muda yang bertanggung jawab demi kemajuan bangsa. Penelitian ini termasuk penelitian studi literatur dengan menyajikan data dari pencarian referensi teori yang relevan. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka. Metode yang digunakan adalah studi literatur. Data yang diperoleh dikompulasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur. Hasil yang diperoleh dari temuan permasalahan dengan studi literatur menunjukkan melunturnya rasa nasionalisme yang akan menjadi permasalahan serius bagi bangsa Indonesia jika tetap dibiarkan.   This study aims to discuss the urgency of Citizenship Education and Pancasila in fostering the spirit of nationalism of the younger generation in the millennial era. Citizenship education and Pancasila are important to be taught to citizens to instill civic values and be able to apply the values contained in Pancasila within the framework of national identity. One of the problems Indonesia is currently facing is the waning of the spirit of nationalism, especially among the younger generation. By studying Citizenship Education and Pancasila, the millennial generation can cultivate the spirit of nationalism so as to make them more resistant to negative influences and threats from outside that are rampant. They will be ready to face all challenges as well as be able to produce a young generation that is responsible for the progress of the nation. This research includes a literature study by presenting data from the search for relevant theoretical references. The method of data collection is literature study. The method used is a literature study. The data obtained were compiled, analyzed, and concluded so as to obtain conclusions regarding the study of literature. The results obtained from the findings of the problem with the study of literature show the diminishing sense of nationalism which will become a serious problem for the Indonesian people if left unchecked.
Implementasi Literasi Kewarganegaraan Siswa Di SMA Simeulue Dalam Era Globaliasi Roni Hidayat
Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN
Publisher : Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v11i1.19

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi literasi kewarganegaraan di SMA. Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah untuk menganalisis dan memahami gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dalam hal ini meliputi prilaku individu dan kelompok. Oleh karena itu, dari penjelasan tersebut penelitian ini ingin menganalisis pelaksananaan literasi kewarganegaraan siswa di SMA simeulue. Dan untuk mendapatkan informasi terkait data dilapangan peneliti menentukan subjek yang dijadikan informan yaitu 5 orang guru pendidikan kewarganegaraan. Untuk memperoleh data penelitian maka teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunujukan bahwa pelaksanaan literasi kewarganegaraan siswa di SMA Simeulue dapat dilaksankan dengan beberap indikator yang dapat meningkatkan literasi kewarganegaraan siswa pertama yaitu pelaksanaan kurikulum terutama guru dalam proses merancang RPP khususnya dalam menyusun model pembelajaran elaboratif sehingga meningkatkan literasi kewarganegaraan siswa di sekolah. Kemudian tingkat profesinalitas guru yang mengajar sangat menentukan hasil pemebelajaran untuk itu dalam meningkatkan literasi kewarganegaraan diperlukan guru-guru yang mengajar dengang bidang ilmu pendididkan kewarganegaraan Dan terakhir dengan mengadakan kegiatan pojok-pojok literasi di sekolah.   This research examines the implementation of civic literacy in high school. The research carried out was descriptive qualitative research. The qualitative approach is to analyze and understand social phenomena that occur in society, in this case including individual and group behavior. Therefore, from this explanation, this research wants to analyze the implementation of student citizenship literacy at Simeulue High School. To obtain information related to data in the field, the researcher determined the subjects to be used as informants, namely 5 civics education teachers. To obtain research data, data collection techniques use observation, interview, and documentation techniques. The results of the research show that the implementation of student citizenship literacy at Simeulue High School can be carried out with several indicators that can increase student citizenship literacy, namely the implementation of the curriculum, especially teachers in the process of designing lesson plans, especially in preparing elaborative learning models to increase student citizenship literacy at school. Then the level of professionalism of the teachers who teach determines the learning outcomes. Therefore, to improve civic literacy, teachers are needed who teach in the field of civic education and finally by holding literacy corner activities in schools.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN CROWFUNDING PEMBANGUNAN MESJID DI KABUPATEN TAPANULI BAGIAN SELATAN Putra Halomoan Hasibuan
Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN
Publisher : Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v11i1.20

Abstract

Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum para pihak pelaksanaan Crowdfunding dalam bidang pembangunan masjid di Kabupaten Tapanuli bagian Selatan. Hal yang mendesak dilakukan penelitian ini yakni belum jelas regulasi berkaitan dengan crowdfuding yang bersifat donasi sosial. Akibatnya banyak bermunculan kasus dan situs yang berkaitan dengan pelaksanaan Crowdfunding yang bersifat donasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan   pendekatan   konseptual (conceptual   approach). Objek penelitian ini meliputi, penerima dana, penyedia situs serta pemberi dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perindungan hukum terhadap para pihak yang melaksanakan kegiatan jasa urun dana di bidang donation based Crowdfunding merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap para pihak, proses penegakan hukum  dalam  upaya memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat   dan   bernegara.  Penelitian ini merekomendasikan agar proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang khusus segera diterbitkan, secara garis besarnya pengaturan tanggungjawab para pihak, hubungan hukum serta sanksi akibat dari pristiwa hukum yang dilakukan para pihak.   This research focuses on the legal protection of the parties to the implementation of Crowdfunding in the field of mosque construction in the Southern Tapanuli Regency. The urgent thing to do this research is that the regulations related to crowdfuding which are social donations are unclear. As a result, many cases and sites have emerged related to the implementation of Crowdfunding in the nature of donations. This research uses a qualitative normative legal research method, using a statute approach and conceptual approach. The object of this research includes, fund recipients, site providers and funders. The results show that legal protection of parties carrying out Crowdfunding service activities in the field of donation-based Crowdfunding is an effort to ensure legal certainty for the parties, the law enforcement process in an effort to function legal norms in reality as a guide to behavior in society and the state.  This research recommends that the process of forming specific laws and regulations be issued immediately, outlining the responsibilities of the parties, legal relationships and sanctions resulting from legal events carried out by the parties.
ENKULTURASI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI PROSES PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK Muhammad Irwawan Siswantoro; Danan Tricahyono; Rozayanti Nikmatul Muna
Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN
Publisher : Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v11i1.21

Abstract

Orientasi pendidikan Indonesia adalah pembentukan karakter. Peserta didik diarahkan memiliki karakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Masalahnya pembentukan profil pelajar Pancasila menghadapi tantangan yang serius dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang berpengaruh terhadap dekadensi moral. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Analisis data hasil penelitian menggunakan reduksi, penyajian dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan upaya pembentukan pelajar yang berkarakter Pancasila dengan enkulturasi Pancasila di lingkungan sekolah. Upaya enkulturasi dilakukan oleh kepala sekolah melalui kebijakan yang mengharuskan warga sekolah berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Para guru berperan menanamkan karakter Pancasila melalui kegiatan belajar dan pembelajaran. Selain itu juga melalui kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Karakter-karakter yang ditanamkan ke peserta didik di lingkungan sekolah berupa nilai-nilai religius, menjunjung tinggi nilai kemanusian, mengedepankan rasa persatuan, toleransi dan gotong royong.   The orientation of Indonesian education is character building. Students are directed to have a character by the personality of the Indonesian nation. The character by personality of the Indonesian nation is the profile of Pancasila students.  The problem is that forming a Pancasila student profile faces severe challenges with the development of information technology that affects moral decadence. This research uses a qualitative methodology with a descriptive qualitative type of research. Data collection techniques through observation and interviews. Data analysts of the results of the study use reduction, presentation, and conclusions. The study showed efforts to form students with Pancasila character by enculturation of Pancasila in the school environment. The principal carries out enculturation efforts through a policy requiring school residents to follow Pancasila values. Teachers play a role in instilling the character of Pancasila through learning and learning activities. In addition, it is also through school extracurricular activities. The characteristics instilled in students in the school environment include religious values, upholding human values, and promoting a sense of unity, tolerance, and mutual cooperation.
PENGUATAN CIVIC LITERACY SEBAGAI PENCEGAHAN HOAX PADA MAHASISWA Muhammad Yogi Guntoro; Sudiyo Widodo
Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN
Publisher : Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v11i1.22

Abstract

Perkembangan teknologi menimbulkan dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. dampak negatif yang dari perkembangan teknologi salah satunya adalah mudahnya berita bohong atau hoax yang tersebar. Pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana paling tepat dalam pengembangan karakter yang berkaitan dengan materi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya mengenai penyebaran informasi bohong (hoax). Critical thinking melalui penguatan civic literacy di era digital perlu dibangun sebagai upaya untuk melakukan filterisasi hoax dan berita palsu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi kualitatif dimana riset yang dilakukan bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil dari penelitian ini adalah civic literacy merupakan sesuatu yang urgen untuk di miliki oleh seseoran di era digital Adapun penguatan civic literacy dapat dilakukan melalui 4C yaitu critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Penguatan civic literacy ini juga akan memberikan dampak terbentuknya good and smart citizens yang mampu mengkonfirmasi serta melakukan filterisasi berita bohong atau hoax.   Technological developments have two impacts, which are positive impacts and negative impacts. one of the negative impacts of technological developments is the spread of fake news or hoaxes. Civic education is the most appropriate means of character development related to the material of the life of the nation and state, especially regarding the spread of false information (hoaxes). Critical thinking through strengthening civic literacy in the digital era needs to be built as an effort to filter hoaxes and fake news that occur in society. This research uses a kualitative study method where the research conducted is descriptive and tends to use analysis with an inductive approach. The result of this research is that civic literacy is something urgent to be possessed by someone in the digital era. The strengthening of civic literacy can be done through 4C, such as critical thinking, collaboration, communication, and creativity. Strengthening this civic literacy will also have an impact on the formation of good and smart citizens who are able to confirm and filter fake news or hoaxes.
OLIGARCHY OF POLITICAL PARTIES IN INDONESIAN DEMOCRACY Yusuf; Soetarno Joyoatmojo; Asrowi; Triyanto
Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN
Publisher : Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v11i1.24

Abstract

Oligarki adalah sistem politik di mana partai yang berkuasa terdiri dari sejumlah orang atau sekelompok kecil orang. Kelompok elit ini menjalankan pemerintahan dengan menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikuasai dan dikendalikan. Sistem ini menjadikan pemerintahan atas nama negara dijadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemandirian individu biasanya sulit diwujudkan. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai politik dan pemerintahan yang sekarang berjalan di negara Indonesia. Artikel ini menggunakan metode literature review dalam mengalisis masalah dan berupa mengemukakan upaya mengatasinya. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sejumlah literature baik buku, berita di media massa maupun hasil penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan secara oligarki dengan dikuasai oleh sekelompok kaum elit politik. Hal ini menyebabkan  pandangan politik berubah dari perebutan ide dan kekuatan pikiran menjadi perebutan kekuatan material Jika hal tersebut tidak dibenahi maka demokrasi yang berjalan sangat tergantung dari kemampuan finansial yang pada akhirnya inilah celah bagi masuknya kaum oligarki untuk mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia.   Oligarchy is a political system in which the ruling party consists of a number of people or a small group of people. This elite group runs the government using all means so that the people can be dominated and controlled. This system makes government in the name of the state a tool to achieve the goals of elite groups, so that goals related to people's welfare, justice and individual independence are usually difficult to realize. This article aims to describe the politics and government currently running in Indonesia. This article uses the literature review method to analyze problems and propose efforts to overcome them. Data collection was carried out through searching a number of literature, including books, news in the mass media and related research results. The research results show that democracy in Indonesia operates in an oligarchic manner controlled by a group of political elites. This causes political views to change from a struggle for ideas and thought power to a struggle for material power. If this is not addressed then democracy will depend greatly on financial capacity, which in the end is an opening for oligarchs to enter to regulate the running of government in Indonesia.

Page 1 of 10 | Total Record : 99

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN