Penelitian ini membahas fenomena policy stagging dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah yang ditandai dengan belum optimalnya penurunan kemiskinan, meskipun berbagai program telah dilaksanakan. Kemiskinan di Sulawesi Tengah tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga multidimensi, mencakup ketimpangan pembangunan antar wilayah, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, serta lemahnya integrasi kebijakan. Data menunjukkan adanya disparitas signifikan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota, dengan wilayah tertentu seperti Donggala, Tojo Una-Una, dan Poso memiliki tingkat kemiskinan jauh di atas rata-rata provinsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas masalah. Hasil analisis menunjukkan bahwa disparitas kemiskinan antar wilayah merupakan isu utama yang perlu segera ditangani, diikuti oleh fluktuasi tingkat kemiskinan dan belum optimalnya efektivitas kebijakan daerah. Akar permasalahan meliputi fragmentasi program lintas sektor, lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan integrasi data, serta pendekatan kebijakan yang masih dominan bersifat protektif. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat terpadu, berbasis wilayah, berbasis data, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Alternatif kebijakan meliputi penguatan pendekatan pembangunan berbasis wilayah, konvergensi program lintas sektor, pengembangan sistem satu data kemiskinan, strategi graduasi ekonomi rumah tangga miskin, serta pemerataan akses layanan dasar dan infrastruktur. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kebijakan, memperkuat resiliensi masyarakat, dan mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih merata dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.
Copyrights © 2026