<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis kekosongan status hubungan kerja pekerja gig dan pengemudi ojek online di Indonesia ketika relasi yang secara kontraktual disebut kemitraan secara faktual berlangsung dalam sistem kerja yang dikendalikan platform. Masalah utama yang dikaji meliputi kualifikasi hubungan kerja menurut hukum ketenagakerjaan Indonesia, dampaknya terhadap perlindungan sosial dan pendapatan layak, serta konstruksi tanggung jawab hukum platform. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur pekerjaan, upah, dan perintah tetap dapat ditemukan dalam kerja berbasis aplikasi, meskipun tampil dalam bentuk yang berbeda dari hubungan kerja konvensional. Penelitian ini menemukan bahwa unsur perintah telah bergeser dari instruksi langsung pemberi kerja menjadi kontrol algoritmik melalui penentuan tarif, alokasi order, sistem insentif, rating, pengawasan performa, serta suspend atau deaktivasi akun. Pergeseran ini menunjukkan bahwa subordinasi dalam ekonomi digital tidak selalu bersifat personal, melainkan dapat bersifat sistemik dan otomatis. Kekosongan status tersebut melemahkan akses pekerja terhadap jaminan sosial, standar pendapatan bersih yang layak, perlindungan kecelakaan kerja, dan mekanisme keberatan yang adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum ketenagakerjaan Indonesia perlu menafsirkan ulang hubungan kerja berdasarkan kenyataan pengendalian, bukan semata label kontrak. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan konsep hubungan kerja substantif dalam ekonomi digital dan menjadi dasar kebijakan perlindungan pekerja platform.]]>
Copyrights © 2026
