LAWYER: Jurnal Hukum
LAWYER: Jurnal Hukum (E-ISSN 2986-9056) adalah jurnal ilmiah peer-review berkualitas tinggi dengan akses terbuka yang diterbitkan dua kali setahun oleh Penerbit Asian Publisher. LAWYER: Jurnal Hukum berfokus pada hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum transportasi, hukum lingkungan, e-commerce, hukum tata negara, hukum adat, hukum acara, alternatif penyelesaian sengketa. Aspirasi wawasan regional, nasional maupun internasional terwadahi dalam karya orisinal yang mendasar (fundamental) namun memiliki unsur kebaruan (updated) sehingga karya yang dihasilkan merupakan hasil penalaran sistematis, relevan dan memiliki kontribusi tinggi terhadap pembangunan ilmiah bidang hukum.
Articles
34 Documents
<![CDATA[Analisis Interaksi Kedaulatan Masyarakat Adat di Indonesia ]]>
<![CDATA[Faharudin]]>
<![CDATA[ LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): LAWYER: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ASIAN PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58738/lawyer.v1i1.133
<![CDATA[Masyarakat hukum adat sudah menjadi perhatian internasional baik secara institusional maupun legal, masalah keberadaan masyarakat hukum adat dan hak- haknya ke dunia internasional itu tidak terlepas dari perjuangan panjang di tingkat lokal dan nasional di negara masing-masing. Respon setiap negara terhadap masyarakat hukum adat berbeda-beda dan dipengaruhi oleh cara pandang dunia yang baru. Jenis sumber penelitian ini yaitu data normatif yaitu penelitian hukum dengan mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut diolah dan dianalisa dengan metode penafsiran guna memperoleh suatu kesimpulan tentang persoalan yang akan diteliti. Masyarakat hukum adat merupakan subyek hukum khusus yang keberadaannya diakui oleh peraturan perundang-undangan baik oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Model pengakuan dan penghormatan negara kepada masyarakat hukum adat lainnya dilakukan dengan cara pembatasan melalui proses penelitian yang dilakukan bersama antara masyarakat hukum adat, pemerintah dan akademisi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Kepastian Hukum Poligami di Indonesia ]]>
<![CDATA[Faisal aulia, mohamad]]>
<![CDATA[ LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): LAWYER: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ASIAN PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58738/lawyer.v1i1.136
<![CDATA[This study aims to determine the legal certainty of polygamy in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Indonesia. This research uses the Pustaka research method (field research). This research is descriptive normative, namely how to approach the problem under study based on the norms contained in laws relating to the legal certainty of polygamy. Data collection techniques include observation and interviews. The data analysis uses inductive and deductive techniques. The results in this study show that Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has a requirement of a regulation, namely having legal certainty. This law has regulated how a man under certain conditions can have more than one wife. Criticism of gender injustice by making reproductive reasons as the basis for a man to be able to marry more than 1 person is also a living law that must be accommodated in regulations. The pros and cons of community living law related to polygamy must be addressed wisely by the regulators (DPR) so that the middle way can be accepted by all parties, such as eliminating the reason for sitri more than 1 person in psal 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and directly to article 5]]>
<![CDATA[Peradilan Hukuman Pelaku Zina Pada Masa Nabi Muhammad SAW ]]>
<![CDATA[Muhammad Syarif]]>
<![CDATA[ LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): LAWYER: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ASIAN PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58738/lawyer.v1i1.138
<![CDATA[Keberadaan Nabi Saw di masyarakat saat itu jika dilihat dari konsep ketatanegaraan modern menggabungkan ketiga institusi trias politica yaitu kekuasaan legislatif eksekutif dan judikatif sekaligus. Proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana, jika ada seseorang yang menemui satu permasalahan maka ia dapat bersegera datang kepada Nabi Saw untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Bahkan kebanyakan dari putusan-putusan (qadlā’) yang dilakukan oleh Nabi Saw lebih bersifat sebagai “fatwa” dengan model tanya-jawab, dibandingkan dengan proses sebuah “pengadilan” dalam bahasa yang sering dipahami di masa sekarang. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. Sedangkan hukuman bagi penzina muhsan sebagaimana sudah pernah dipraktekkan pada masa Rasulullah adalah dengan dirajam. Penerapan hukuman rajam pada para pelaku zina sebab mereka melaporkan perbuatan mereka sendiri kepada Nabi. Nabi sama sekali tidak mencari-cari kesalahan mereka untuk dirajam.]]>
<![CDATA[Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Juctice di Wilayah Kota Banda Aceh ]]>
<![CDATA[Fauzi, Harry]]>;
<![CDATA[Mughni Sulubara, Seri]]>;
<![CDATA[Murthada]]>;
<![CDATA[Yanti, Syafridha]]>
<![CDATA[ LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): LAWYER: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ASIAN PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58738/lawyer.v1i1.139
<![CDATA[Penyalahgunaan penggunaan narkotika merupakan masalah yang krusial bagi sebuah bangsa. Persoalan yang muncul memiliki dampak yang sangat masif bagi segala aspek kehidupan manusia. Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (criminal justice system) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Penyalahgunaan penggunaan narkotika di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh semakin meningkat. Berdasarkan hasil data survei Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa sebanyak 73.201 warga Aceh terindikasi kecanduan narkotika. Namun dari total jumlah tersebut hanya 916 pecandu narkotika yang direhabilitasi dan selebihnya belum mendapatkan layanan rehabilitasi. Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 menyebutkan tentang narkotika menyebutkan bahwa Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku tindak pidana narkotika memerlukan adanya kerjasama yang sinergi antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh dan Jaksa Penuntut Umum pemerintahan dan juga masyarakat ikut serta berkoordinasi bersama untuk memberantas peredaran narkotika dan mengupayakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika di wilayah Kota Banda Aceh. Penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice secara garis besar ialah penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan bukan pembalasan. Jadi terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika diberikan program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga bisa sembuh dari ketergantungan dan bisa kembali kepada masyarakat sehingga bisa menjadi aktivitas sehari-hari seperti biasa. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dilakukan dengan harapan bahwa setelah menjalani terapi pelaku penyalahguna narkotika bisa sembuh tanpa harus menjalani proses hukuman penjara.]]>
<![CDATA[Sadd Dzari’ah Dalam Perspektif Ushuliyin Sebagai Sumber Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Dulfikar, Akhmad]]>
<![CDATA[ LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): LAWYER: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ASIAN PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58738/lawyer.v1i1.141
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang perspektif ushûlîyîn terkait Sadd dzari'ah sebagai sumber hukum Islam yang diperdebatkan Polemik di kalangan ushûlîy terkait sadd dzari'ah ini cukup tajam. Dengan studi pustaka dan berkutat pada kitab-kitab usul fikih, tulisan ini disajikan secara kualitatif dengan sudut pandang usul fikih perbandingan. Sebagai kesimpulan dari tulisan ini, ulama berbeda pendapat terkait sadd dzari'ah sebagai sumber hukum hingga sampai ada mazhab yang menolaknya. Meskipun demikian mayoritas ushûlîy mengakui sadd dzari'ah sebagai sumber hukum meski berbeda dalam intensitas penggunaan nya. Kemudian, dalam penerapannya para ushûlîy memberikan batasan.]]>
<![CDATA[Effectiveness Of Criminal Sanctions Against Perpetrators Of Narcotics Crime ]]>
<![CDATA[Fernandus Siregar]]>;
<![CDATA[Syaiful Asmi Hasibuan]]>
<![CDATA[ LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): LAWYER : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ASIAN PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58738/lawyer.v1i2.446
<![CDATA[Increased supervision and control as an effort to prevent and eradicate drug abuse and illicit trafficking is very necessary, because crime in this field is growing both in terms of quality and quantity. Drugs have troubled our society in Indonesia because the effects of this object if consumed incorrectly and excessively by its users will be fatal, it can also result in death for its users. The research objectives are 1) Knowing the effectiveness of criminal sanctions against perpetrators of narcotics crimes. 2)Knowing the obstacles faced in increasing the effectiveness of enforcement of criminal law sanctions against perpetrators of narcotics crimes.3)Knowing the efforts made to increase the effectiveness of enforcement of criminal law sanctions against perpetrators of narcotics crimes. The approach used in this research is empirical juridical approach. This research is descriptive research. The types of data used are primary data and secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. This library research is conducted by searching, collecting, and studying laws and regulations and other legal materials related to the object of research. From the results of the study, namely that the increase in the number is not too large, it may be said that the punishment process has been effective. The factors inhibiting law enforcement of narcotics crimes committed by the police: Facility factors related to the problem of inadequate facilities and infrastructure and limited budget support. The community factor and the lack of public concern to report to the authorities make it difficult for law enforcers to eradicate narcotics crime The most effective and basic methods of preventing and eradicating drug abuse are promotive and preventive methods. The most practical and real efforts are repressive and humane efforts are curative and rehabilitative.]]>
<![CDATA[Criminal Responsibility For Perpetrators Of Fraud By Means Of Hypnosis ]]>
<![CDATA[Agustian Fery Fernando Sitanggang]]>;
<![CDATA[T. Riza. Zarzani]]>
<![CDATA[ LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): LAWYER : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ASIAN PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58738/lawyer.v1i2.447
<![CDATA[This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of fraud by means of hypnosis. This research is a normative literature research as a legal material collection technique which is then analyzed qualitatively and presented descriptively. As for the results of this study, taking other people's goods by means of hypnosis can be categorized as a criminal act of fraud because of the fulfillment of one of the elements of the offense of fraud, namely the element of deception, which is an act of action carried out in such a way that the act creates trust or confidence in the truth of something to another person where it can influence people to move other people to hand over something to him to be his goal in owning other people's goods. And if done consciously and there are consequences caused by the act. Next, the theory of criminal responsibility that is appropriate to be applied in this case is the doctrine of the essential elements of crime, namely actus reus (physical element) mens rea (mental element), namely the state of mind. The dualism school, on the other hand, states that only the actus reus is an element of an offense, while the mens rea includes the responsibility of the maker. The crime of fraud with hypnosis in its enforcement efforts still has many obstacles, including people who are victims who are reluctant to report, legal substance factors, law enforcement factors, supporting facilities and facilities for crime prevention. And the factor of public awareness of the law.]]>
<![CDATA[Implementation Of Integrated Assessment In Law Enforcement Against Drug Abusers Narcotics ]]>
<![CDATA[Zainal]]>;
<![CDATA[Syaiful Asmi Hasibuan]]>
<![CDATA[ LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): LAWYER : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ASIAN PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58738/lawyer.v1i2.448
<![CDATA[The Narcotics Law aims to ensure the regulation of medical and social rehabilitation efforts for drug abusers and addicts. In law enforcement, drug abusers are not necessarily rehabilitated but must first go through an integrated assessment process. The problem in this study is how the application of integrated assessment in law enforcement against drug abusers and why there are obstacles in the application of integrated assessment in law enforcement against drug abusers. This research uses normative juridical and empirical juridical approaches, namely by reading and quoting from literature books and interviews with respondents consisting of Integrated Assessment Team Members. Based on the results of the research and discussion, the application of integrated assessment is based on the provisions of the Joint Regulation of 7 (seven) State Institutions as a technical guideline for the establishment and operation of the Integrated Assessment Team consisting of a Medical Team to identify the level of addiction and a Legal Team to investigate the involvement of abusers with the narcotics trafficking network. The implementation of integrated assessments results in recommendations regarding placement plans into rehabilitation installations which also become court documents as a consideration for judges in deciding cases. The obstacles that occur are generally caused by law enforcement factors that still have different perceptions in determining the application of assessments of drug abusers and facilities and infrastructure factors in carrying out law enforcement against drug abusers.]]>
<![CDATA[Criminal Liability Of Perpetrators Of Illegal Medical Practices (Perspective Of Law Number 17 Of 2023 Concerning Health) ]]>
<![CDATA[Muhammad Reski Ansyah]]>;
<![CDATA[Abdul Razak Nasution]]>
<![CDATA[ LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): LAWYER : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ASIAN PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58738/lawyer.v1i2.449
<![CDATA[In connection with this, Legislation in the Health Sector was made. Based on Article 1 paragraph (1) of Permenkes No. 2052/MenKes/Per/X/2011 concerning Practice Permits and Implementation of Medical Practices, "Medical practice is a series of activities carried out by doctors against patients in carrying out health efforts". The doctor has a Registration Certificate (STR) or has officially held the profession of doctor, dentist, specialist doctor, specialist dentist. After having an STR, a doctor who wants to practice medicine is required to have a Practice License (SIP). The obligation to have a SIP is contained in Permenkes No. 2052/MenKes/Per/X/2011 concerning Practice License and Implementation of Medical Practice. This research uses normative juridical research, as for what is meant by the type of normative juridical research is library legal research because in normative legal research is carried out by examining library materials or secondary data only, where the data collection tool used in research is by library research. The results of this study are that the legal relationship between doctors and patients is regulated by law as an agreement. As a result, doctors are required to carry out the object of the agreement in accordance with their professional expertise. As a result, doctors are required to carry out the object of the engagement in accordance with their professional expertise. As a result, a doctor can be held legally liable in both criminal and civil courts. In terms of criminal law, a doctor who does not carry out his duties and profession in accordance with the procedure may be subject to a number of provisions of the Criminal Code, especially due to negligence resulting in the death of the patient.]]>
<![CDATA[Legal Protection Of Children As Perpetrators Of Criminal Acts In The Indonesian Juvenile Justice System ]]>
<![CDATA[Muhammad Riduan]]>;
<![CDATA[Syaiful Asmi Hasibuan]]>
<![CDATA[ LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): LAWYER : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ASIAN PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58738/lawyer.v1i2.450
<![CDATA[Child protection is an important thing that must be done by the state and society. The forms of child protection are carried out from all aspects, starting from guidance to the family, social control of children's socialization and proper handling through regulations made by the State. Juvenile offenses are crimes committed by children. Juvenile crime can be associated with the term "Juvenile Deliquency", which in Indonesian is known by various terms, namely child delinquency, juvenile delinquency, youth delinquency, stray cadets, or child jalin quersi. Etymologically, it can be explained that "Juvenile" means "child" while "Deliquency" means "crime". Thus "Juvenile Deliquency" is "Child Crime", while when it comes to the subject or the perpetrator, then "Juvenile Deliquency" means child criminals or bad children. The research method used in this writing is the normative juridical method carried out through literature studies that examine secondary data in the form of laws and regulations related to the child punishment system, and child protection laws as well as research results, and other references. This research uses normative legal research because of the provisions regarding sanctions against children in conflict with the law. Child Crimes. Environmental factors contribute greatly to crimes committed by children. The environment of children as victims of criminal acts of decency can also be said that children's crimes are caused by the community environment.]]>
