<![CDATA[Penelitian ini mengkaji pengaruh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas) terhadap tanggung jawab direksi, dengan fokus pada dua rumusan masalah (1) bagaimana Undang-Undang Perseroan Terbatas mengubah dan memperkuat tanggung jawab direksi dibandingkan undang-undang sebelumnya, dan (2) apa faktor penghambat implementasi serta strategi penguatannya. Sebelum Undang-Undang Perseroan Terbatas, tanggung jawab direksi longgar dan menimbulkan banyak penyimpangan. Undang-Undang Perseroan Terbatas hadir untuk memberikan kepastian hukum dan mempertegas prinsip fidusia, kehati-hatian, serta akuntabilitas. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan, analisis perbandingan undang-undang, dan kajian putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas secara signifikan memperkuat tanggung jawab direksi melalui pengaturan business judgment rule (Pasal 92, 97), business judgment rule (Pasal 97 ayat 5), serta tanggung jawab pribadi dan tanggung renteng (Pasal 97 ayat 3-4, Pasal 104). Namun implementasinya dihambat oleh lemahnya penegakan hukum, interpretasi business judgment rule yang tumpang tindih, rendahnya kapasitas direksi UKM, tidak adanya perlindungan whistleblower, serta ketidakjelasan batas antara kesalahan bisnis dan kelalaian pidana. Strategi penguatan meliputi empat pilar: penguatan kepastian hukum melalui revisi terbatas Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pedoman business judgment rule; peningkatan kapasitas direksi melalui sertifikasi; optimalisasi pengawasan internal dan eksternal; serta penegakan hukum yang konsisten dan proporsional. Kesimpulan menegaskan bahwa dengan penguatan implementasi, Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat mewujudkan direksi yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang perusahaan.]]>
Copyrights © 2026
