<![CDATA[Korupsi Indonesia terus berkembang menjadi persoalan serius yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta proses peradilan pidana. Lemahnya pembuktian kerugian keuangan negara sering memunculkan perdebatan akibat penanganan perkara korupsi masih bertumpu kepada tafsir hukum, asumsi, maupun pendekatan administratif tanpa didukung pembuktian ilmiah yang kuat. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pembuktian kerugian keuangan negara dalam sistem peradilan Indonesia serta mengkaji solusi penguatan pembuktian korupsi melalui reformasi hukum dan pengawasan digital. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui pengkajian bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap jurnal, peraturan perundang-undangan, berita hukum nasional, serta dokumen perkara korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penerapan pembuktian terbalik, belum optimalnya pelacakan aset hasil korupsi, serta besarnya pengaruh politik terhadap penegakan hukum menjadi faktor utama lemahnya pembuktian perkara korupsi Indonesia. Jepang sebagai negara penganut civil law mampu menjaga tingkat korupsi rendah akibat pengawasan birokrasi ketat, budaya integritas tinggi, serta sistem pembuktian berbasis investigasi mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan penguatan digital forensik, integrasi data kekayaan pejabat negara, pengawasan independen aparat penegak hukum, serta reformasi budaya hukum guna menciptakan sistem pembuktian korupsi yang objektif dan adil.]]>
Copyrights © 2026
