<![CDATA[Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan topik riset yang terus berkembang dalam literatur akuntansi sektor publik Indonesia, namun sintesis komprehensif satu dekade terakhir masih terbatas. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol PRISMA 2020 untuk mensintesis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan penelitian empiris tahun 2020–2024. Dari 312 artikel yang teridentifikasi melalui pencarian di Garuda Kemdikbud, Google Scholar, dan Scopus, sebanyak 32 artikel memenuhi kriteria inklusi (terindeks SINTA 1–4 atau Scopus/WoS, metode empiris kuantitatif atau kualitatif, fokus pada kinerja keuangan pemerintah daerah Indonesia). Hasil sintesis mengidentifikasi enam faktor dominan: (1) PAD dan komponen pendapatan asli (dikaji dalam 26 dari 32 artikel); (2) dana transfer DAU/DAK/DBH (21 artikel); (3) belanja modal (19 artikel); (4) ukuran pemerintah daerah (15 artikel); (5) sistem pengendalian intern/kualitas laporan (14 artikel); dan (6) good governance/akuntabilitas (12 artikel). Terdapat inkonsistensi temuan pada variabel belanja modal (7 studi positif, 5 tidak signifikan, 2 negatif) dan ukuran pemda (8 positif, 4 inkonsisten). Research gap yang diidentifikasi meliputi: kurangnya studi longitudinal post-UU HKPD, sedikitnya penelitian yang mengintegrasikan dimensi digitalisasi (SIPD) dan kinerja keuangan, serta terbatasnya studi komparatif antara tipologi daerah (urban vs rural; Jawa vs luar Jawa).]]>
Copyrights © 2024
