<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam kegiatan pertambangan pasir di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat serta meninjaunya dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparat pemerintah, masyarakat terdampak, pelaku usaha pertambangan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 96 belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan adanya kerusakan lingkungan seperti erosi tanah, mengeringnya lahan persawahan, serta meningkatnya risiko banjir akibat aktivitas pertambangan pasir. Di sisi lain, kegiatan pertambangan memberikan manfaat ekonomi berupa lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, namun belum mampu mengimbangi dampak negatif yang ditimbulkan. Selain itu, ditemukan adanya lemahnya pengawasan pemerintah dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, pertambangan pasir, Pasal 96, siyasah tanfidziyah. Abstract: This study aims to analyze the implementation of Article 96 of Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara in sand mining activities in Pekon Kerang, Batu Brak Subdistrict, West Lampung Regency, and to examine it from the perspective of siyasah tanfidziyah. This research employs a qualitative approach with a field research design, using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The informants include government officials, affected communities, mining operators, and the Environmental Agency. The results show that the implementation of Article 96 has not been optimal. This is indicated by environmental damage such as soil erosion, drying of agricultural land, and increased flood risks caused by sand mining activities. On the other hand, mining activities provide economic benefits in the form of employment opportunities for local communities, but these benefits have not been able to offset the negative impacts. Furthermore, weak government supervision and low compliance of mining operators with licensing regulations were identified. From the perspective of siyasah tanfidziyah, this condition reflects that policy implementation has not fully embodied the principles of justice, public benefit, and accountability.]]>
Copyrights © 2026
