Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli Alat Pertanian Dengan Pembayaran Tunda Studi Di Desa Damarpura Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Oku Selatan Rita Zahara; Relit Nur Edi; Helma Maraliza
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/5wne9j94

Praktik jual beli di pedesaan kerap berjalan sederhana dan berdasarkan kepercayaan, namun di balik kesederhanaan tersebut sering muncul persoalan kejelasan harga yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penentuan harga dalam jual beli alat pertanian di Desa Damarpura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten OKU Selatan, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui observasi langsung dan wawancara terhadap satu orang penjual serta sebelas orang pembeli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua sistem pembayaran, yaitu tunai dan tunda. Harga tunai disepakati di awal akad, sedangkan harga tunda baru diinformasikan saat pelunasan dengan selisih harga yang signifikan tanpa adanya pencatatan tertulis. Praktik ini mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang bertentangan dengan prinsip kejelasan harga (jahl bi al-tsaman), keadilan (‘adl), dan kerelaan (tarādhī) dalam fiqh muamalah, karena menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penetapan harga secara jelas di awal akad, pencatatan transaksi, serta edukasi fiqh muamalah agar transaksi berjalan transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah. Kata Kunci: Jual Beli, Harga Tunda, Fiqh Muamalah, Gharar, Keadilan Ekonomi Islam.

Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa: Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pemenuhan Hak Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Persepektif Siyasah Tandfidziyyah Dheswita Septia Anggraini; Relit Nur Edi; Ahmad Fauzi Furqon
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16511

Hak Asasi Manusia menjamin bahwa ODGJ berhak memperoleh perlindungan, layanan, dan pemenuhan hak tanpa diskriminasi. Namun, pelanggaran seperti penelantaran masih terjadi di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak ODGJ oleh Dinas Sosial berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian menemukan bahwa Dinas Sosial berperan dalam penjangkauan, asesmen kesehatan, rujukan medis, serta rehabilitasi melalui yayasan mitra pemerintah. ODGJ tanpa identitas menjadi tanggung jawab penuh pemerintah dengan dukungan anggaran. Hambatan utama terdapat pada sosialisasi, koordinasi antarlembaga, dan pendekatan terhadap masyarakat yang keluarga pasien.

IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (1) HURUF A PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH Aris Maisa; Relit Nur Edi; Nur Rahmah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1455

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 huruf a Pasal 6 ayat (1). menempatkan Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan yang memiliki peran dalam pengembangan potensi generasi muda dan masyarakat. Akan tetapi, realitas di Desa Walur Kecamatan Krui Selatan memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan implementasinya di lapangan. Karang Taruna di desa tersebut mengalami penurunan aktivitas selama beberapa tahun terakhir sehingga fungsi pembinaan pemuda dan kegiatan sosial kemasyarakatan dapat dikatakan belum diterapkan secara penuh. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 organisasi tentang Karang Taruna di Desa Walur serta mengkajinya melalui perspektif siyasah tanfidziyyah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan peratin pekon walur, Ketua Karang Taruna, dan salah satu masyarakat Desa Walur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut belum berjalan secara optimal yang dapat dilihat dengan rendahnya keterlibatan pemuda, belum tersusunnya program kerja yang berkelanjutan, lemahnya koordinasi organisasi, serta kurang optimalnya pembinaan dari pemerintah desa. Ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyyah, kondisi tersebut menunjukkan belum maksimalnya penerapan prinsip amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kebijakan sosial kepemudaan. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan pembinaan dari Pemerintah Desa, penguatan koordinasi organisasi, serta pengembangan program kerja Karang Taruna secara berkesinambungan guna meningkatkan efektivitas pemberdayaan pemuda dan mendukung pembangunan sosial masyarakat desa.

Analisis Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah: Studi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Bandar Lampung Alamsyah Raden Bangsaratu; Relit Nur Edi; Nurasari
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 1 (2025): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i1.1399

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diatur melalui Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 merupakan kebijakan strategis pemerintah guna mengentaskan masalah malnutrisi dan meningkatkan kognisi anak usia sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas implementasi tata kelola kebijakan tersebut di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 10 Bandar Lampung melalui perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan secara komprehensif melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam (in-depth interview), serta studi dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, dan divalidasi keabsahannya menggunakan teknik triangulasi guna memastikan kredibilitas temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola MBG di MIN 10 Bandar Lampung berjalan secara tertib melalui sistem distribusi dua sesi. Ditinjau dari kerangka Fiqh Siyasah Tanfidziyah, implementasi ini telah merepresentasikan tiga pilar utama, yakni Mabda' al-Amãnah (tata kelola distribusi yang tepat sasaran), Mabda' al-'Adalah (pemerataan hak gizi dan perlindungan bagi siswa beralergi), serta Maslahah ‘Ammah (terciptanya efisiensi finansial dan pemenuhan nutrisi praktis). Meskipun secara substansial telah selaras dengan tata kelola ketatanegaraan Islam, evaluasi sisa makanan mengungkap adanya kendala minor terkait kurang presisinya standar proporsi lauk dan buah dari pihak penyedia. Sebagai rekomendasi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dituntut memperketat kendali mutu komposisi harian, sementara pihak madrasah didorong untuk menjadikan program ini sebagai ruang edukasi adab makan Islami guna mereduksi kemubaziran pangan.

Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara : Studi di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat Ferdy Kurniansyah; Relit Nur Edi; Sisca Novalia
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1424

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam kegiatan pertambangan pasir di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat serta meninjaunya dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparat pemerintah, masyarakat terdampak, pelaku usaha pertambangan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 96 belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan adanya kerusakan lingkungan seperti erosi tanah, mengeringnya lahan persawahan, serta meningkatnya risiko banjir akibat aktivitas pertambangan pasir. Di sisi lain, kegiatan pertambangan memberikan manfaat ekonomi berupa lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, namun belum mampu mengimbangi dampak negatif yang ditimbulkan. Selain itu, ditemukan adanya lemahnya pengawasan pemerintah dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, pertambangan pasir, Pasal 96, siyasah tanfidziyah. Abstract: This study aims to analyze the implementation of Article 96 of Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara in sand mining activities in Pekon Kerang, Batu Brak Subdistrict, West Lampung Regency, and to examine it from the perspective of siyasah tanfidziyah. This research employs a qualitative approach with a field research design, using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The informants include government officials, affected communities, mining operators, and the Environmental Agency. The results show that the implementation of Article 96 has not been optimal. This is indicated by environmental damage such as soil erosion, drying of agricultural land, and increased flood risks caused by sand mining activities. On the other hand, mining activities provide economic benefits in the form of employment opportunities for local communities, but these benefits have not been able to offset the negative impacts. Furthermore, weak government supervision and low compliance of mining operators with licensing regulations were identified. From the perspective of siyasah tanfidziyah, this condition reflects that policy implementation has not fully embodied the principles of justice, public benefit, and accountability.

Implementation of Article 17 Paragraph (1) of Lampung Governor's Regulation Number 36 of 2025 concerning cassava governance and downstream from the perspective of Siyasah Tanfidziyah Agung Romadon; Relit Nur Edi; Iip Nuruul Topani
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 12 No. 2 (2026): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, June 2026
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v12i2.2529

This study aims to analyze the implementation of Article 17 Paragraph (1) of the Lampung Governor's Regulation Number 36 of 2025 concerning Cassava Governance and Downstream and review it from the perspective of Siyasah Tanfidziyah. The article regulates the obligation of local governments to supervise the purchase or receipt of cassava stalls in order to create an orderly, fair, and protective trading system for farmers. This research uses a qualitative method. Data was obtained through interviews, observations, and documentation involving village heads, cassava stalls, and farmers in Sinar Rejeki Village, Jati Agung District, South Lampung Regency. The data was analyzed descriptively by linking the field findings with the provisions of laws and regulations and the theory of Siyasah Tanfidziyah.The results of the study showed that the implementation of Article 17 Paragraph (1) had not been running optimally. Supervision of business licensing, weighing marks, cassava quality, and trade systems still faces various obstacles, such as lack of coordination between agencies, limited field supervision, low awareness of business actors on business legality, and weak enforcement of sanctions for violations. This condition has led to the discovery of stalls operating without permits, a lack of transparency in transactions, and potential losses for farmers. Viewed from the perspective of Siyasah Tanfidziyah, the implementation of this policy has not fully reflected the principles of trust, justice, maslahah, hisbah, and tanfidz al-ahkam because supervision and enforcement of rules have not been carried out optimally. Therefore, it is necessary to strengthen supervision, improve coordination between agencies, continuous socialization, and stricter law enforcement so that the goals of cassava governance and downstream can be realized effectively and provide benefits to the community.

Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Mitigasi Bencana Perspektif Siyasah Tanfidziyah Nabilla Marlianti; Relit Nur Edi; Alan Yati
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/almaqasid.v12i1.20116

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap berbagai ancaman bencana alam maupun non alam, khususnya di wilayah pedesaan dataran rendah. Pemerintah telah mengatur penggunaan Dana Desa secara terarah melalui Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang pada Pasal 5 ayat (2) huruf h menetapkan pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana sebagai salah satu prioritas. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif tersebut dengan implementasi di lapangan. Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, merupakan wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana banjir, angin puting beliung, dan kebakaran lahan yang terjadi secara berulang, sehingga menuntut adanya penguatan kebijakan mitigasi melalui Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta mengevaluasi pengelolaan Dana Desa dalam perspektif fiqh siyāsah tanfīdziyah pada aspek amanah, ‘adl (keadilan), dan maslahah (kemaslahatan umum). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum berjalan optimal. Dana Desa dialokasikan pada BLT (15%), pembangunan fisik (62%), ketahanan pangan (20%), dan operasional kantor (3%), tanpa adanya alokasi khusus untuk mitigasi bencana. Hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap urgensi mitigasi bencana, dominasi program pembangunan fisik, tidak tercantumnya program mitigasi dalam RPJMDes, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Ditinjau dari perspektif fiqh siyāsah tanfīdziyah, pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah, ‘adl, dan maslahah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih responsif terhadap mitigasi bencana guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PUNGUTAN BIAYA PARKIR DI TEMPAT GRATIS PARKIR : (Studi Kasus di Jalan Endro Suratmin, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung) Aisyah Dhini Mulitian; Relit Nur Edi; Ahmad Fauzan
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1541

Penelitian ini mengkaji praktik pemungutan biaya parkir di area yang dikenal sebagai tempat parkir gratis di Alfamart Jalan Endro Suratmin, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dari perspektif hukum ekonomi islam dan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik biaya parkir dilakukan dengan penarikan tarif tertentu melalui koordinasi antara petugas parkir dan koordinator lapangan. Meskipun beberapa petugas parkir telah mendapat izin dari Alfamart, praktik ini masih menimbulkan masalah karena tidak sesuai dengan area yang dipahami masyarakat sebagai tempat parkir gratis. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama (an-taradin) dalam kontrak ijarah. Sementara itu, dari sudut pandang sosiologi hukum, kelanjutan praktik ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pengawasan yang lemah, dan kebiasaan sosial di mana orang menerima layanan parkir karena alasan keamanan dan kenyamanan. Studi ini merekomendasikan peningkatan kesadaran hukum, memperjelas regulasi, dan meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan parkir agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search