<![CDATA[Penelitian ini mengkaji problem implementasi kebijakan otonomi desa di Desa Juanga. Secara ideal, otonomi desa memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengelola kepentingannya secara mandiri. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaannya belum optimal dan cenderung tidak selaras dengan konsep ideal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan ambivalensi dalam implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan beberapa permasalahan utama, seperti penentuan APBDes yang bersifat top-down, perencanaan desa yang formalistik, serta lemahnya fungsi legislasi desa. Selain itu, pembangunan desa sering kali tidak sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal. Kondisi ini diperburuk oleh intervensi pemerintah daerah yang membatasi kemandirian desa, sehingga kewenangan otonomi menjadi tereduksi dan desa tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan maupun programnya. Bahkan, program yang dijalankan lebih banyak ditentukan oleh dinas terkait daripada kebutuhan masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya mencakup satu desa serta pendekatan kualitatif yang bersifat interpretatif. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji pola relasi kewenangan yang lebih proporsional, melakukan studi komparatif antar desa, serta mengeksplorasi penguatan kelembagaan lokal dan partisipasi masyarakat guna mendukung otonomi desa yang lebih substantif.]]>
Copyrights © 2026
