Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJIS - Indonesian Journal On Information System Musamus Journal of Public Administration Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Madani: Multidisciplinary Scientific Journal
Alwadud Lule
Universitas Pasifik Morotai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
DUALISME PENGUJIAN PERATURAN DAERAH: LEGITIMASI KONSTITUSIONAL DAN MENGAKHIRI AMBIVALENSI PENYELESAIAN HUKUM Alwadud Lule
CREPIDO Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Crepido November 2021
Publisher : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/crepido.3.2.110-119

Abstract

Eksistensi peraturan daerah sebagai produk legislatif daerah, secara legalitas diakui dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada dibawah undang-undang. Desain pengaturan pengujian peraturan daerah pasca reformasi menempatkan dua lembaga sekaligus dalam menilai/menguji legalitas peraturan daerah, yaitu Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial review dan Pemerintah (Presiden, Mendagri, dan Gubernur) melalui mekanisme executive review. Kedua lembaga tersebut memiliki legitimasi konstitusional sehingga menyisahkan kompleksitas persolan dalam proses implementasinya. Adanya dualisme control norma hukum daerah akan menimbulkan dilema hukum yang dalam praktiknya berimbas pada ambivalensi hukum. Namun problem dualisme pengujian Perda diselesaikan melalui jalur konstitusional dengan melakukan judicial review terhadap UU Pemerintahan Daerah khusus yang mengatur perihal pembatalan Perda.
DINAMIKA INTERAKSI LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DI PULAU MOROTAI (Mengurai Konfigurasi Politik dan Penjelasan Alternatif) Alwadud Lule
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 2 No 02 (2019): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.406 KB) | DOI: 10.36859/jap.v2i02.115

Abstract

Studi ini menguraikan fenomena interaksi antara lembaga legislatif dan eksekutif di Pulau Morotai pasca perhelatan demokrasi elektoral tahun 2017. Dalam catatan konfigurasi, interaksi antara kedua lembaga tersebut terlihat tidak demokratis melainkan berada pada relasi yang bersifat konfliktual meskipun pada akhirnya interaksi kuasa dalam arena tertentu berakhir dengan konsensus. Relasi kuasa yang konfliktual menstimuluskan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memakai jalan yang tidak demokratis, sehingga dapat mengancam stabilitas demokrasi lokal. Resiko lain dari instabilitas demokrasi lokal adalah memungkinkan adanya ekspansi kekuatan Pemerintah Daerah secara kelembagaan ke tubuh DPRD untuk membentuk faksi politik mayoritas dengan orientasi mengamankan berbagai opsi kepentingan, baik yang berkorelasi dengan masalah kinerja pemerintahan daerah maupun ekonomi-politik di daerah. Dari rangkaian konfliktual dalam kerja relasional DPRD dan Bupati selalu saja berakhir dengan politik consensus. Pasca politik consensus hingga saat ini relasi kedua lembaga tersebut terlihat lebih stabil dan oposisi secara politik lenyap dari arena persaingan di legislatif.
Distorsi Otonomi Desa di Pulau Morotai Firjal Firjal; Alwadud Lule
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 2 (2022): JGLP, NOVEMBER 2022
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v4i2.626

Abstract

Studi ini menguraikan dinamika tata kelolah pemerintahan desa di Pulau Morotai. Hasil identifikasi menunjukan bahwa APBDes top down, uniformitas program desa, perencanaan pembangunan yang formalistic, dan tidak optimalnya fungsi pembentukan peraturan desa merupakan fenomena tata kelola pemerintah desa yang secara signifikansi telah mendistorsis makna dan hakikat otonomi desa. APBDes top down dan uniformitas program desa merupakan upaya yang paling konkrit meredeksi kewenangan desa dan pada akhirnya kemandirian sulit digapai karena pemerintah desa belum sepenuhnya otonom dari struktur pemerintah di atasnya. Sementara perencanaan pembangunan yang formalistic dan tidak optimalnya fungsi pembentukan peraturan desa menandakan bahwa kewenangan istimewa desa tidak memiliki daya aktualitas kerena minimnya kualitas sumber daya manusia. Kewenangan “mengatur” dan “mengurus” rumah tangganya sendiri sebagai makna otonomi desa harusnya dimungkinkan oleh pemerintah desa untuk memprakarsai kesejahteraan masyarakat desa melalui potensi yang dimilikinya.
RANCANG BANGUN SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI DESA BERBASIS WEB DI DESA DARUBA KECAMATAN MOROTAI SELATAN Papuangan, Miswar; Lule, Alwadud; Lain, Ajis
IJIS - Indonesian Journal On Information System Vol 8, No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : POLITEKNIK SAINS DAN TEKNOLOGI WIRATAMA MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36549/ijis.v8i2.282

Abstract

Sistem pelayanan administrasi desa merupakan sistem yang dibangun untuk membantu mengelola pelayanan administrasi pembuatan surat keterangan diantara surat keterangan domisi penduduk, surat keterangan tidak mampu, surat pengantar SKCK, surat keterangan mendirikan usaha, surat keterangan hibah, surat keterangan cerai, surat keterangan kematian, dan surat keterangan pelepasan hak. Penelitian ini bertujuan membantu memudahkan kepala desa dan staf desa dalam melakukan proses pelayanan pembuatan surat serta dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan pengajuan pembuatan surat keterangan. Pengembangan sistem menggunakan model SDLC. Model SDLC digunakan untuk proses pembuatan sistem dan metodologi untuk merekayasa perangkat lunak. Serta alat bantu lain yang digunakan untuk merancang sistem yang dibangun berupa diagram alir, diagram konteks, data flow diagram, serta menggunakan bahasa pemrograman PHP, database menggunakan MySQL. Pengujian sistem admnistrasi Desa Daruba menggunakan teknik black box testing. Black box testing merupakan teknik pengujian yang dilakukan dengan menjalankan modul, kemudian diamati apakah hasil dari modul sudah sesuai dengan proses yang diinginkan. Hasil yang diperoleh dari rancangan dan pengujian yang telah dilakukan, sistem admnistrasi Desa Daruba dapat membantu masyarakat Desa Daruba dalam melakukan pengajuan pembuatan surat keterangan melalui website yang telah dibangun serta membantu memudakan kepala desa dan staf desa dalam pengeolaan administrasi pembuatan surat yang lebih baik, efektif, dan efisien.Kata Kunci: Sistem Pelayanan, Administrasi Desa, Web.
Aspek Hukum dan Filosofi Penetapan APBD Menggunakan Instrumen Peraturan Bupati Di Pulau Morotai Indra Lesang; Alwadud Lule
Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 2 (2024): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i2.5628

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara DPRD dan Bupati dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pulau Morotai selama periode 2019-2022 dengan menggunakan instrumen hukum Peraturan Bupati. Metode penelitian ini melibatkan analisis kualitatif berdasarkan data primer dari wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait, serta data sekunder dari dokumen-dokumen resmi terkait penetapan APBD. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa terdapat konflik kepentingan yang signifikan antara DPRD dan Bupati, yang mempengaruhi proses penetapan APBD dan mengakibatkan penggunaan berlebihan atas Peraturan Bupati sebagai instrumen hukum. Rekomendasi penelitian mencakup perbaikan mekanisme komunikasi dan negosiasi antara kedua lembaga, penguatan peran DPRD dalam pengawasan kebijakan dan anggaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dalam proses penetapan APBD di Pulau Morotai.
Legal Politics of Regional Autonomy: The Problems of Shifting the Emphasis of Regional Autonomy Lule, Alwadud; Soleman, Irwan
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.2731

Abstract

Regional autonomy is a relevant concept in a unitary state as an effort to give control to the regions to regulate and manage their own household affairs. Prior to the enactment of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, the focus of full autonomy was on the districts/cities. Regency/city regions exercise autonomy, are broad, real and responsible. However, after the revision of the regional government law, the shift in autonomy was evident with the arrangement that shifted some of the district/city authority to the province. Even if we look closely, the shift in the emphasis of autonomy is not only shifting from district/city local governments to provincial governments, but the central government has implicitly withdrawn this authority. The implication is that the nature of autonomy, which actually makes the regions free and independent in administering the government, actually has dialectic in a direction that can distort the nature of regional autonomy.
Evaluasi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Tahun 2019-2022 Dominggus, Idhan; Lule, Alwadud
Musamus Journal of Public Administration Vol 7 No 1 (2024): Oktober 2024
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v7i1.5626

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai dalam pelaksanaan fungsi legislasi, dengan fokus pada proses pembuatan regulasi daerah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta studi dokumentasi dari berbagai sumber yang relevan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam fungsi legislasi mendapat penilaian sebesar 33,3%, sementara fungsi pengawasan dinilai sebesar 38,1%, dan fungsi representasi sebesar 28,6%. Temuan ini mengindikasikan bahwa perlu adanya upaya peningkatan kinerja terutama dalam pelaksanaan fungsi legislasi. DPRD Kabupaten Pulau Morotai perlu fokus pada kualitas penyusunan peraturan daerah yang lebih responsif terhadap situasi dan kebutuhan masyarakat, selain memperhatikan jumlah perda yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislatif dan memastikan keterbukaan terhadap masukan dari berbagai pihak terkait
Perancangan Sistem Informasi Perhotelan Pada Hotel Perdana Kabupaten Pulau Morotai Papuangan, Miswar; Suparmanto, Agus; Lule, Alwadud
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 2, No 3 (2024): Madani, Vol. 2, No. 3 2024
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11073029

Abstract

The Perdana Hotel is one of the hotels in Morotai Island Regency which is developing and continues to strive to improve service and hotel quality standards from various aspects, including the aspect of utilizing information technology. Rental of rooms in prime hotels is still done by recording them in the reservation book, so the room rental system needs to be improved in line with current developments in information technology. Several systems that need to be developed are room rental booking systems, check-in and check-out. The aim of this research is to design a website-based information system that can help parties manage the room rental system more efficiently. The system testing method designed uses white box testing. White box testing allows the test case designer to gain a measure of the logical complexity of the procedural design and use the measure as a guide to the basis set of the work path. The results of the system design and testing that have been carried out can help hotels manage room reservation data by customers easily and efficiently without having to come directly to the hotel.
Pengaruh Penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah Terhadap Pelaksanaan Hubungan Internasional Di Yogyakarta Nyong, Arsil; Lule, Alwadud
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 7.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

With the enactment of the regional autonomy low from the central governmet‟s policy dimention to regions, this is characterized by a centralized to decentralized policy. The shifted it has shifted the paradigm of international relations so that local governments are also part of international relations actors. Yogyakarta is an area that is active in doing overseas cooperation in the form of sister province. Knowing the effect of the implementation of the regional autonomy law on the role of diplomacy in the context of international cooperation in the special area of yokyakarta is important so that it can provide a comprehensive picture of the contribution of the regional autonomy law to the foreign cooperation conducted by the province of Yogyakarta special region. In order to be knowledgeable about the contribution of the regional autonomy law to the role of diplomasi, and it can be the basis of the analysis on the overseas cooperation that has been done. So that this analysis, can be used as a reference in cooperation made and can add khasana of science in the study of international relations. The method used to determine the above problems, using literature research using descriptive-qualitative approach. From research conducted that the law of regional autonomy has changed the local government into actors in the process of cooperation abroad, in several authorities namely education, culture, economy, tourism, infrastructure, environment, technology and labour. Although the laws of regional autonomy have authorized regional governments to engage in foreign cooperation, the regional need clear regulation on the role of paradiplomasi so they can freely exercise their diplomatic roles way juridically determined areas without bypassing the authority of the central government in terms of international cooperation.
Pergeseran Titik Berat Otonomi Daerah: Perspektif Konstitusi dan Konsekuensinya Lule, Alwadud
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 7.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional autonomy is a relevant concept in a unitary state as an effort to give control to the regions to regulate and manage their own household affairs. Prior to the enactment of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, the focus of full autonomy was on the districts/cities. Regency/city regions exercise autonomy, are broad, real and responsible. However, after the revision of the regional government law, the shift in autonomy was evident with the arrangement that shifted some of the district/city authority to the province. Even if we look closely, the shift in the emphasis of autonomy is not only shifting from district/city local governments to provincial governments, but the central government has implicitly withdrawn this authority. The implication is that the nature of autonomy, which actually makes the regions free and independent in administering the government, actually has a dialectic in a direction that can distort the nature of regional autonomy.
Co-Authors Dominggus, Idhan Firjal Firjal Indra Lesang Lain, Ajis Miswar Papuangan Nyong, Arsil Soleman, Irwan Suparmanto, Agus