<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus hukum yang melibatkan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya terkait pengambilan keputusan bisnis yang dikaitkan dengan doktrin Business Judgment Rule (BJR). Dalam praktiknya, BJR sering dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap direksi, namun penerapannya tidak bersifat absolut dan tetap memiliki batasan. Kasus PT ASDP Indonesia Ferry menjadi contoh konkret bagaimana keputusan bisnis direksi dapat dipersoalkan secara hukum meskipun tidak selalu didasarkan pada niat jahat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan penerapan BJR, menilai tanggung jawab direksi atas penyimpangan prosedur, serta menguji apakah tindakan direksi dalam kasus tersebut memenuhi unsur-unsur BJR. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BJR hanya dapat diterapkan apabila direksi memenuhi prinsip itikad baik, kehati-hatian, tidak adanya konflik kepentingan, serta keputusan yang didasarkan pada informasi yang memadai dan prosedur yang sah. Pelanggaran terhadap prosedur, meskipun tanpa niat jahat dan bahkan menghasilkan keuntungan, tetap dapat menghilangkan perlindungan BJR. Oleh karena itu, penerapan BJR harus dilakukan secara proporsional agar tidak disalahgunakan sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab hukum.]]>
Copyrights © 2026
