<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan notaris dalam pembuatan akta pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya percepatan pembentukan koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menuntut adanya kepastian hukum dalam proses pendiriannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat pembuat akta autentik yang tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga substantif, edukatif, dan preventif dalam memastikan kesesuaian anggaran dasar koperasi dengan ketentuan hukum dan kebijakan pemerintah, termasuk yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Di sisi lain, notaris menghadapi berbagai tantangan, antara lain tekanan percepatan pembentukan koperasi, kompleksitas regulasi, keterbatasan pemahaman hukum masyarakat, potensi ketidaksesuaian data, serta tuntutan adaptasi terhadap digitalisasi layanan hukum. Kondisi tersebut menuntut notaris untuk tetap menjunjung tinggi prinsip kehati hatian, profesionalitas, dan integritas dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kualitas peran notaris dalam menjamin legalitas dan keberlanjutan koperasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional.]]>
Copyrights © 2026
