Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS PASAL 16 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TERHADAP INDEPENDENSI NOTARIS DALAM PRAKTIK REKANAN BANK Aria Roby Putra
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 4 No. 3 (2026): Journal of Law and Nation
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the provisions of Article 16 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary, specifically regarding the principle of notary independence when practicing as a bank partner. This article regulates the obligation of notaries to act honestly, independently, impartially, and protect the interests of the parties involved in every deed. However, in practice, the involvement of notaries as bank partners has the potential to create a conflict of interest, considering the existence of a commercial cooperative relationship between the notary and the bank. This study is a literature study with a normative legal research method, using a statute approach. The results of the analysis show that the cooperation between Notaries and Banks is contractual, but has the potential to violate the principle of neutrality because it creates a special relationship with one of the parties facing the notary. Provisions on honorariums and other rights often trigger conflicts of interest that are contrary to Article 16 paragraph (1) letter a of the UUJN and Article 3 paragraph (4) of the Notary Code of Ethics. This condition can risk reducing the status of the deed to a private deed or making it null and void by law, so an evaluation is needed to maintain the integrity and public trust in the notary profession.
Analisis Peran Dan Tantangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Aria Roby Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6150

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan notaris dalam pembuatan akta pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya percepatan pembentukan koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menuntut adanya kepastian hukum dalam proses pendiriannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat pembuat akta autentik yang tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga substantif, edukatif, dan preventif dalam memastikan kesesuaian anggaran dasar koperasi dengan ketentuan hukum dan kebijakan pemerintah, termasuk yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Di sisi lain, notaris menghadapi berbagai tantangan, antara lain tekanan percepatan pembentukan koperasi, kompleksitas regulasi, keterbatasan pemahaman hukum masyarakat, potensi ketidaksesuaian data, serta tuntutan adaptasi terhadap digitalisasi layanan hukum. Kondisi tersebut menuntut notaris untuk tetap menjunjung tinggi prinsip kehati hatian, profesionalitas, dan integritas dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kualitas peran notaris dalam menjamin legalitas dan keberlanjutan koperasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional.