<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakefektifan kebijakan pembatasan harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Bone, meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat. Kenaikan harga yang berulang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris, terutama akibat lemahnya pengawasan serta ketiadaan kewajiban pemerintah sebagai penyedia stok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembatasan harga (tas’īr) dalam perspektif hukum positif, mengevaluasi pelaksanaannya di Kabupaten Bone, serta mengkaji kesesuaiannya dengan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis, sosiologis, dan hukum Islam, melalui teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan harga belum efektif karena adanya kekosongan norma fungsional terkait peran pemerintah sebagai pemasok utama (supplier of last resort), sehingga kebijakan bersifat administratif dan reaktif. Dalam perspektif hukum Islam, tas’īr dibenarkan bahkan diwajibkan dalam kondisi distorsi pasar. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi kebijakan melalui integrasi pengendalian harga dan penyediaan.]]>
Copyrights © 2026
