Penyederhanaan birokrasi melalui kebijakan delayering bertujuan untuk mentransformasi struktur organisasi agar lebih responsif, lincah (agile), dan berorientasi pada kompetensi keahlian. Penelitian ini mengevaluasi implementasi penataan jabatan fungsional melalui kebijakan delayering terhadap kinerja kelembagaan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka analisis data interaktif Miles & Huberman, data digali dari para informan kunci dan dianalisis menggunakan enam variabel implementasi model Van Meter & Van Horn. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa pemangkasan tingkatan hierarki manajerial menjadi kelompok kerja berbasis fungsional berhasil memangkas waktu siklus persetujuan dokumen dan menekan distorsi arus informasi antarunit. Meskipun efisiensi proses administrasi tercapai secara signifikan, masa transisi kultural ini memunculkan tantangan adaptasi dan beban psikologis bagi para pegawai terkait otonomi dan kebingungan pembagian peran kerja spesifik. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi birokrasi dalam jangka panjang sangat bergantung pada penguatan peta jalur karier jabatan fungsional yang transparan, pendampingan kepemimpinan yang konsisten, serta penerapan indikator kinerja berbasis waktu penyelesaian.
Copyrights © 2026