Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT) Journal of Social Research Ulil Albab
Bambang Giyanto
Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
A Collaborative Strategy for Developing the Competencies of Civil Servants at the Center for Legislative Human Resources Competency Development, Secretariat General of the People’s Representative Council of the Republic of Indonesia Johansyah Febriyanto; Bambang Giyanto
Journal of Social Research Vol. 5 No. 5 (2026): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v5i5.3154

Abstract

The development of competencies among State Civil Apparatus (ASN) is a critical factor in strengthening bureaucratic performance, particularly within legislative institutions facing rapid organizational and technological changes. This study aims to formulate a collaborative strategy for enhancing ASN competencies at the Center for Legislative Human Resources Competency Development, Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing purposive sampling of ten key informants representing strategic and technical roles. Data were collected through semi-structured interviews and document analysis, and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings reveal that competency development remains fragmented, characterized by weak integration of talent management, persistent silo mentality, regulatory inconsistencies, and suboptimal participation driven by administrative compliance rather than learning motivation. However, cross-unit collaboration initiatives, such as peer-to-peer knowledge sharing and the adoption of digital platforms like Learning Management Systems, demonstrate significant potential to improve accessibility and learning effectiveness. The study concludes that successful competency development requires an integrated collaborative governance framework supported by facilitative leadership, E-HRM integration, and institutionalized coordination mechanisms. These findings contribute both theoretically to collaborative governance literature and practically by offering a strategic blueprint for sustainable public sector human resource development.
Akselerasi Desentralisasi Fiskal Melalui Birokrasi Lincah: Studi Implementasi Delayering pada DJPK Hasan Basri; Ratri Istania; Bambang Giyanto
Jurnal Ilmu Manajemen Terapan Vol. 7 No. 5 (2026): Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (Mei - Juni 2026)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jimt.v7i5.8476

Abstract

Penyederhanaan birokrasi melalui kebijakan delayering bertujuan untuk mentransformasi struktur organisasi agar lebih responsif, lincah (agile), dan berorientasi pada kompetensi keahlian. Penelitian ini mengevaluasi implementasi penataan jabatan fungsional melalui kebijakan delayering terhadap kinerja kelembagaan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka analisis data interaktif Miles & Huberman, data digali dari para informan kunci dan dianalisis menggunakan enam variabel implementasi model Van Meter & Van Horn. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa pemangkasan tingkatan hierarki manajerial menjadi kelompok kerja berbasis fungsional berhasil memangkas waktu siklus persetujuan dokumen dan menekan distorsi arus informasi antarunit. Meskipun efisiensi proses administrasi tercapai secara signifikan, masa transisi kultural ini memunculkan tantangan adaptasi dan beban psikologis bagi para pegawai terkait otonomi dan kebingungan pembagian peran kerja spesifik. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi birokrasi dalam jangka panjang sangat bergantung pada penguatan peta jalur karier jabatan fungsional yang transparan, pendampingan kepemimpinan yang konsisten, serta penerapan indikator kinerja berbasis waktu penyelesaian.
Strategi Collaborative governance dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali Imamujahid Imanullah Al Amin; Firman Hadi Rivai; Bambang Giyanto
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.18754

Abstract

Pengelolaan sampah di Provinsi Bali telah menjadi isu strategis tata kelola publik karena timbulan sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, aktivitas pariwisata, konsentrasi wilayah perkotaan Sarbagita, dan keterbatasan infrastruktur pengolahan sampah. Kondisi TPA yang melebihi kapasitas, belum meratanya ketersediaan TPS3R dan TPST, serta implementasi kebijakan yang masih cenderung sektoral menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan pemerintah secara tunggal. Artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali serta merumuskan strategi penguatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan kerangka collaborative governance Ansell dan Gash, khususnya kriteria inisiasi sektor publik, keterlibatan aktor nonpemerintah, partisipasi dalam perumusan kebijakan, pengorganisasian kolaborasi secara formal, orientasi konsensus, dan fokus pada kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah berperan sebagai inisiator dan fasilitator kolaborasi melalui regulasi, forum koordinasi, dan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Temuan khas penelitian ini adalah peran strategis desa adat sebagai collaborative hub yang menerjemahkan kebijakan formal ke dalam norma sosial, perarem, pengawasan komunitas, dan tindakan kolektif masyarakat. Namun, kolaborasi masih menghadapi kesenjangan kapasitas, partisipasi masyarakat yang belum merata, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Artikel ini merumuskan lima strategi penguatan: penguatan desa adat, kelembagaan kolaborasi lintas sektor, kemitraan ekonomi sirkular, pendidikan dan inovasi, serta pembinaan dan pengawasan kolaboratif..
Co-Authors Firman Hadi Rivai Hasan Basri Imamujahid Imanullah Al Amin Johansyah Febriyanto Ratri Istania