<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis harmonisasi peraturan perundang – undangan terkait Pajak Alat Berat (PAB) beserta penerapannya di dalam kehidupan masyarakat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XV/2017 yang sebelumnya sempat dirasa merugikan bagi para wajib pajak. Awalnya, peraturan terkait PAB disamakan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Undang – undang No. 28 Tahun 2009, padahal kedua frasa tersebut memiliki makna yang berbeda, sehingga aturan terkait pengenaan pajak keduanya haruslah diatur secara terpisah atau berbeda agar penerapannya bisa difokuskan lebih optimal dengan sarana peraturan pelaksana lainnya. Maka dari itu, terbitlah Undang – undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) beserta dengan peraturan pelaksana lainnya. Pada penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang – undangan dan konseptual. Spesifikasi yang digunakan berupa inventarisasi peraturan perundang – undagan dan sinkronisasi hukum antara undang – undang, putusan mahkamah konstitusi, serta peraturan terkait lainnya. Adapun sumber datanya berasal dari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu dengan undang – undang beserta peraturan pelaksananya dan artikel hasil penelitian sebelumnya. Teknik pengolahan dan penyajian data tersebut dibuat dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian ini berorientasi pada perwujudan penerapan dari adanya regulasi PAB yang diharapkan mampu berjalan secara optimal dilihat dari ketentuan hukum positif di bidang administrasi, serta asas dan konsep hukum yang melekat di dalamnya.]]>
Copyrights © 2025
