Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MAGISTRA Law Review Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Luthfi Nabilah Ailen
Universitas Jenderal Soedirman
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 15/PUU-XV/2017: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 2022 Luthfi Nabilah Ailen
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 2 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2025.2.1.15780

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis harmonisasi peraturan perundang – undangan terkait Pajak Alat Berat (PAB) beserta penerapannya di dalam kehidupan masyarakat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XV/2017 yang sebelumnya sempat dirasa merugikan bagi para wajib pajak. Awalnya, peraturan terkait PAB disamakan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Undang – undang No. 28 Tahun 2009, padahal kedua frasa tersebut memiliki makna yang berbeda, sehingga aturan terkait pengenaan pajak keduanya haruslah diatur secara terpisah atau berbeda agar penerapannya bisa difokuskan lebih optimal dengan sarana peraturan pelaksana lainnya. Maka dari itu, terbitlah Undang – undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) beserta dengan peraturan pelaksana lainnya. Pada penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang – undangan dan konseptual. Spesifikasi yang digunakan berupa inventarisasi peraturan perundang – undagan dan sinkronisasi hukum antara undang – undang, putusan mahkamah konstitusi, serta peraturan terkait lainnya. Adapun sumber datanya berasal dari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu dengan undang – undang beserta peraturan pelaksananya dan artikel hasil penelitian sebelumnya. Teknik pengolahan dan penyajian data tersebut dibuat dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian ini berorientasi pada perwujudan penerapan dari adanya regulasi PAB yang diharapkan mampu berjalan secara optimal dilihat dari ketentuan hukum positif di bidang administrasi, serta asas dan konsep hukum yang melekat di dalamnya.
ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE: EFEKTIVITAS PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR REPUBLIK INDONESIA Luthfi Nabilah Ailen; Adinda Maryam; Salman Paris Harahap
MAGISTRA Law Review Vol 6, No 02 (2025): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v6i02.6183

Abstract

Public service is a form of realization in conducting government administration. In this case, the public complaint service carried out by the Secretariat General of the DPR RI as a support for the DPR RI institution has tried to carry out its duties as much as possible. However, it cannot be denied that the condition of the complaint service certainly has obstacles or challenges in implementing and achieving effectiveness according to the principles of good governance. Therefore, the purpose of this research is to find out the extent to which the conditions of public complaints services have been carried out, see the effectiveness in accordance with the principles of good governance, and evaluate any challenges that become obstacles in realizing the principles of good governance. This research uses an empirical juridical method with a socio legal research approach conducted at the Public Complaints Section at the Secretariat General of the DPR RI, and obtains primary and secondary data to be analyzed with a qualitative descriptive method. The results and discussion show that the current governance condition of the implementation of public complaints services has been running well according to the legal basis that regulates it, its effectiveness with the principles of good governance has also been realized even though through several challenges, but these challenges become a form of evaluation for future service progress to be more optimal.
Co-Authors Adinda Maryam Salman Paris Harahap