<![CDATA[- Penelitian ini bertujuan menganalisis fragmentasi data kebencanaan dalam pemerintahan daerah serta merumuskan model interoperabilitas data antara BPBD, BMKG, Dinas Sosial, dan pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus konseptual-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, diskusi terbatas, dan studi dokumen terhadap regulasi Satu Data Indonesia, SPBE, dokumen kebencanaan, data perlindungan sosial, data desa, serta publikasi lokal yang relevan. Analisis data dilakukan secara tematik melalui reduksi data, kategorisasi tema, penyajian data, interpretasi, dan perumusan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data kebencanaan di pemerintah daerah masih terfragmentasi pada berbagai instansi dengan standar, format, mekanisme pembaruan, dan kewenangan akses yang berbeda. Kondisi ini menghambat kecepatan peringatan dini, verifikasi warga terdampak, distribusi bantuan, dan perlindungan kelompok rentan. Penelitian ini menemukan bahwa interoperabilitas data diperlukan untuk menghubungkan data prediksi BMKG, data kejadian dan logistik BPBD, data kerentanan Dinas Sosial, serta data mikro pemerintah desa. Kontribusi utama penelitian ini adalah perumusan model interoperabilitas data kebencanaan yang terdiri atas enam komponen: simpul data kelembagaan, standar data kebencanaan, mekanisme berbagi pakai data, validasi desa, perlindungan data kelompok rentan, dan penggunaan data dalam siklus keputusan kebencanaan. Model ini menempatkan tata kelola data sebagai instrumen utama dalam manajemen kebencanaan modern yang cepat, akurat, akuntabel, dan berbasis kebutuhan masyarakat.]]>
Copyrights © 2026
